Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan gedung kantor Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Jakarta, Jumat.
“Saya berharap dengan kantor baru ini DMI semakin semangat menjadikan masjid sebagai tempat beribadah untuk umat Islam dan sebagai pusat pendidikan, pusat dakwah, pusat musyawarah,” kata Presiden Jokowi dalam peresmian sebagaimana ditayangkan kanal resmi Youtube Sekretariat Presiden.
Selain sebagai tempat beribadah, Presiden berharap DMI dapat menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan musyawarah yang memperkokoh persatuan dan kesatuan, ikatan kebangsaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Masjid, kata Presiden, menjadi tempat dakwah yang memberikan ilmu agama bagi umat agar mewujudkan amal dan kebaikan. Masjid juga menjadi tempat untuk menyemai nilai-nilai Islam sebagai rahmat bagi semesta.
Baca juga: Gubernur Bali : jaga keharmonisan antarumat beragama
“Sehingga masjid berkontribusi bagi peradaban negara kita, dan juga membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul yang berkarakter yang berahlak mulia,” kata Presiden.
Presiden juga menyetujui pendapat Ketua Umum DMI Jusuf Kalla yang menyebutkan pintu masjid harus difungsikan sebagai penguat ekonomi umat.
“Masjid betul-betul membangun masyarakat mutamaddin yang berdaya secara ekonomi, secara politik, maupun budaya,” kata Presiden.
Dengan begitu, kata Presiden, peran masjid dapat bersama-sama dengan pemerintah untuk mengurangi pengangguran, menekan tingkat kemiskinan dan juga tingkat ketimpangan sosial sehingga persaudaraan umat semakin meningkat dan semakin baik.
“(masjid) ikut bersama pemerintah mengurangi pengangguran, memberantas kemiskinan, dan menekan tingkat ketimpangan,” kata Presiden.
Baca juga: Wapres Buka Kegiatan Bersih-Bersih 1.001 Masjid
Lokasi gedung kantor Pimpinan Pusat DMI, kata Presiden, berada di Matraman, DKI Jakarta. Lokasi tersebut dinilai tepat karena berdekatan dengan kantor-kantor lembaga dan organisasi keagamaan lainnya.
Turut hadir dalam peresmian itu, antara lain, Ketua Umum DMI Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil.
