Denpasar (Antara Bali) - Hampir setiap kepala keluarga (KK) di Banjar Ole, Desa Marga Dauh Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan itu memiliki lumbung sebagai tempat penyimpanan padi, hasil panen mereka.
Bangunan bertiang empat yang mengkerucut pada bagian atapnya - dalam beberapa tahun belakangan - tiang yang tadinya dari kayu diganti dengan tiang beton, tanpa mengurangi bentuk dan nilai artistiknya.
Demikian pula padi hasil panen mereka tidak seluruhnya lagi disimpan dalam lumbung, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan tiga bulan mendatang menunggu panen berikut, tutur Pan Emon (35) warga setempat.
Ayah seorang putra yang gigih sebagai petani itu, sebagian padi hasil panennya dijual untuk keperluan biaya sekolah putranya yang duduk di bangku SMP negeri Marga.
Itulah cermin bagaimana petani menyediakan kebutuhan pangannya dalam menunggu panen berikutnya, sehingga tidak terlalu panik, jika harga beras meningkat atau panennya gagal.
Banjar Ole yang lokasinya bersebelahan dengan Candi Pahlawan Taman Pujaan Bangsa Margarana, 25 km arah barat daya Kota Denpasar, dihubungkan dengan jalan beraspal yang tidak begitu mulus.
Demikian pula lebarnya sempit, hanya pas untuk satu kendaraan roda empat. Sepanjang tepi jalan mengikuti selokan tertata apik, meskipun tidak seperti proyek trotoar di perkotaan.
Air irigasi pertanian tradisional (subak) itu tampak jernih, mengalir lancar menyebar menggenangi sawah dan kolam ikan yang terbentang di hilir Banjar Ole, tempat pahlawan nasional Anumerga I Gusti Ngurah Rai menginap sebelum memimpin perang habis-habisan mengusir penjajah 20 November 1946, atau 66 tahun yang silam.
Jaringan jalan sempit yang membelah subak Mole dan subak Sengawang yang memiliki hamparan sawah sekitar 75 hektar sepanjang dihubungkan dengan jalan beraspal sepanjang dua kilometer hasil pelebaran jalan setapak.
Adanya sarana jalan itu memudahkan petani dalam mengangkut hasil pertanian, bahkan ada petani yang menjual gabahnya di sawah.
Guru besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana Prof Dr Ir Dewa Ngurah Suprapta MSc mengatakan, dalam mempertahankan ketahanan pangan di Bali perlu menghidupkan kembali lumbung, karena di beberapa tempat, termasuk perkotaan lumbung itu tidak diketemukan lagi.
Lumbung rumah tangga atau tingkat banjar perlu dirintis kembali, sebagai tempat penyimpanan pangan mengantisipasi kebutuhan selama tiga hingga empat bulan setelah panen.
Dengan demikian petani secara mudah dapat memenuhi kebutuhan pangan, tanpa terpengaruh gejolak harga kebutuhan bahan pokok di pasaran. Kini sebagian besar rumah tangga di Bali, khususnya di Kota Denpasar, Badung, Gianyar dan daerah lainnya tidak lagi memiliki lumbung,
Hanya masyarakat di daerah "gudang beras" kabupaten Kabupaten Tabanan yang masih mempertahankan keberadaan lumbung dan itupun masih terbatas di wilayah Kecamatan Penebel, Marga dan sekitarnya.
Padahal keberadaan lumbung itu sangat penting untuk ketahanan pangan seperti halnya berfungsi sebagai Bulog, Petani Bali selama ini kebanyakan menjual hasil panenan langsung di sawah kepada tengkulak dengan menerima uang tunai.
Tengkulak dengan menggunakan tenaga buruh yang umumnya berasal dari luar Bali memanen padi yang dibeli dengan sistem borongan. Petani Bali yang menjual padi dengan sistem borongan itu sebenarnya sangat rugi dibanding dengan menjual gabah.
Dewa Suprapta menjelaskan, petani dengan melakukan panen sendiri, selain harga gabah lebih mahal, juga bisa menyediakan setok gabah untuk kebutuhan selama tiga bulan mendatang dengan menyimpannya di lumbung.
Bali dalam mempertahankan ketahanan pangan perlu merintis kembali adanya lumbung di masing-masing keluarga, disamping membiasakan kembali petani untuk melakukan panen sendiri.
Lumbung Pangan
Dewa Suprapta yang juga dosen terbang tiga universitas di Jepang itu mengingatkan, Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten dan kota di daerah ini sudah saatnya membentuk lumbung pangan nasional, guna menjaga ketahnan pangan, sekaligus mengantisipasi keamanan pangan di daerah tujuan wisata ini.
Lumbung pangan nasional yang ada di tingkat provinsi, pemkab dan pemkot bisa dikelola oleh unit pelaksana teknis (UPT) yang mengemban tugas keterjaminan persediaan pangan.
UPT lumbung pangan nasional itu mengemban tugas untuk mengelola pangan, mulai dari membeli hasil panen raya, pengolahan, penyimpanan dan pendistribusian pangan.
Hal itu penting dan sangat strategis, karena dalam pelaksanaan otonomi daerah (Otda), Pemprov, Pemkab dan Pemkot, wajib menyediakan pangan yang aman bagi kepentingan masyarakat.
Dalam menyediakan kebutuhan pangan yang aman bagi masyarakat tidak dapat menyerahkan sepenuhnya begitu saja kepada Divisi Regional Bulog Bali. Mengingat kinerja selama ini, saat petani mengalami panen raya, Bulog berpangku tangan tidak menampung hasil petani setempat.
Panen raya petani lebih banyak dibeli oleh pedagang, sehingga hasil gabah atau setelah diolah menjadi beras banyak diperdagangkan ke Jawa.
Namun saat Bali membutuhkan, beras kembali didatangkan dari Jawa, sehingga seolah-olah Bali mendatangkan beras dalam memenuhi konsumsi masyarakat.
Padahal Bali selama ini mampu mempertahankan ketahanan pangan, meskipun lahan pertanian mengalami penyusutan, akibat alih fungsi lahan yang tidak bisa dihindari.
Produksi beras Bali berdasarkan perhitungan masih melebihi kebutuhan masyarakat setempat, termasuk mengantisipasi kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri ke daerah ini.
Bali memiliki sawah baku seluas 84.118 hektare dengan pola pertanian dua kali padi dan sekali palawija setiap tahunnya, tersebar di delapan kabupaten dan satu kota di daerah ini.
Produksi padi di Bali rata-rata 5,8 ton, melampaui produksi tingkat nasional yang hanya 4,5 ton gabah kering giling (GKG) per hektare, tutur Dewa Suprapta.(IGT)
: Masuki
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
