Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan bahwa rumor penggunaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur di era kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah informasi sesat alias hoaks.
"Saya pastikan itu hoaks," tegas Sahroni saat merespon pertanyaan warga seputar penggunaan dana BPJS untuk pembangunan infrastruktur pada temu warga di masa reses DPR, di Jalan Kalibaru Timur, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (27/2).
Politikus Partai NasDem ini dalam keterangan tertulisnya meminta masyarakat untuk cerdas mengkonsumsi informasi yang bertujuan memecah belah bangsa, terlebih menjelang Pemilu serentak 2019.
Mantan anggota Komisi XI ini menuturkan, pemerintah telah membangun jalan baru sepanjang 2.650 kilometer (km), jalan tol 1.000 km, serta pemeliharaan jalan sepanjang 46.770 km.
Tak hanya infrastruktur jalan, pembangunan jalur kereta api juga digarap sepanjang 3.258 km di Jawa, Sulawesi, Sumatera, hingga Kalimantan.
Di sektor udara, pemerintah juga membangun 15 bandara baru dan pengadaan 20 pesawat perintis. Demikian halnya di sektor laut membangun 24 pelabuhan baru, pengadaan 26 kapal barang perintis, serta pengadaan kapal ternak dan 500 unit kapal rakyat.
"Ini semua tujuannya untuk pemerataan pembangunan. Seluruh rakyat merasakan pembangunan, tidak lagi hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa," kata Sahroni.
Anggota Komisi III DPR ini menambahkan, untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menggelontorkan dana sebesar Rp4.700 triliun.
Lantas darimana dana sebesar itu diperoleh? Sahroni merinci sumber pembiayaan diperoleh dari APBN, pengampunan pajak (tax amnesty), kerja sama dengan investor asing dan utang luar negeri.
"Kontribusi dari APBN sebanyak 41,3 persen atau sebesar Rp1.941 triliun. Kemudian BUMN sebesar 22 persen atau Rp1.034 triliun, dan kontribusi swasta sebesar 36,7 persen atau senilai Rp1.725 triliun. Jadi nggak ada dana BPJS yang dipakai untuk pembangunan infrstruktur," jelasnya.
Sahroni lebih jauh mengingatkan masyarakat untuk cerdas dan bijak mencerna informasi dari sosial media yang kerap dipertanyakan validitas datanya.
"Seringkali informasi di medsos itu bertujuan memecah belah kita untuk kepentingan politik sesaat. Mari bapak dan ibu kita bijak mencerna informasi," imbuhnya.
Hal senada disampaikan Sahroni di Kompleks UKA, Koja, Jakarta Utara.
Ia mengingatkan masyarakat berkoordinasi dengan perangkat RT atau RW untuk mencari solusi atas tersendatnya pelayanan kepada masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur yang tidak jalan, KJP, BPJS dan berbagai persoalan lainnya.
Ia memastikan persoalan warga tersebut akan sampai ke Pemprov DKI untuk dicari solusinya lewat jejaring yang dimiliki Ahmad Sahroni Center (ASC).
KTP-EL TKA
Menteri Ketenagakerjaan (Mennaker), Hanif Dhakiri menyatakan, informasi tentang tenaga kerja asing (TKA) di Cianjur, Jawa Barat(Jabar), yang memiliki KTP elektronik (KTP-el) sebagai kabar bohong(hoaks).
"Hoaks. Saya sudah dapat informasi itu," katanya usai meresmikan Studio Fashion Tecnology milik Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Semarang, Selasa (26/2).
Menurut dia, warga negara Tiongkok yang dikabarkan memiliki KTP El tersebut memang mengantongi izin tinggal di Indonesia.
Ia menegaskan, dugaan KTP El yabg dimiliki warga asing tersebut sebagai editan.
"Jangan percaya hoaks. Hancur republik ini kalau percaya hoaks," kata politikus PKB ini.
Ia mengemukakan, jumlah TKA yang berada di Indonesia tercatat mencapai 95 ribu orang atau hanya 0,08 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
Ia meminta hal tersebut disyukuri karena banyak negara yang tenaga kerja asingnya justru lebih banyak di banding jumlah penduduknya.
"Singapura seperlima jumlah penduduknya, Qatar lebih besar lagi," katanya.
Sebelumnya beredar kabar tentang KTP El milik tenaga kerja asal Tiongkok yang mirip dengan KTP El di Cianjur, Jawa Barat.
Pada KTP tersebut juga tertulis kewarganegaraan pemegangnya serta masa kepemilikan yang berlaku hingga 2023. (ed)
