Denpasar (Antaranews Bali) - Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mendorong peran serta masyarakat Bali untuk terus memupuk dan menggelorakan semangat kebangsaan dalam menjaga keutuhan bangsa.
"Kami berharap, para elit politik, tokoh masyarakat, dan pemuka agama mempunyai tanggung jawab dalam mendorong aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga Pancasila tidak hanya menjadi slogan kosong," kata Asisten Deputi Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan/Deputi VI Kesbang Kemenkopulhukam Kusnaidi saat menyampaikan sambutan dalam seminar internasional di Universitas Hindu Indonesia Denpasar, Kamis.
Oleh karena itu, pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi penyelenggaraan seminar internasional di Unhi Denpasar yang bertajuk "Religious Pluralism in Southeast Asia", dalam menguatkan komitmen kebangsaan dan menjaga kerukunan bangsa.
"Mudah-mudahan melalui acara yang sangat penting ini, kita dapat menarik manfaat dan esensi yang berharga, sehingga dapat digunakan sebagai masukan guna menjaga dan merawat kerukunan bangsa," ucapnya.
Kusnaidi mengingatkan bahwa keberagaman merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang multikultur dan multietnis, serta telah sejak lama disadari oleh bangsa Indonesia.
"Realitas keberagaman inipun dapat bertahan hingga saat ini karena disebabkan adanya pemahaman untuk tidak mempertentangkan disparitas antara yang satu dengan yang lain, namun perbedaan tersebut diterima sebagai suatu kewajaran dan yang paling utama adalah menyerasikan perbedaan menjadi satu kesatuan, satu tujuan, satu tindakan menuju cita-cita bersama," ujarnya.
Menurut Kusnaidi, ke depannya masih perlu terus dilakukan instrospeksi untuk merawat kerukunan yang sudah terjalin dan dialog antar-umat beragama harus terus dijaga dari hati-hati.
Apalagi Bali menjadi satu dari empat provinsi di Tanah Air yang nilai Indeks Kerukunan Umat Beragamanya tertinggi di Indonesia berdasarkan hasil survei dari Kementerian Agama. Tiga provinsi lainnya yang mendapat skor tertinggi yakni NTT, Papua, Sulawesi Utara. Adapun tiga unsur penilaian dalam Indeks Kerukunan Umat Beragama yakni mencakup toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.
Sementara itu, Wakil Rektor II Universitas Hindu Indonesia Denpasar Dr I Gede Putu Kawiyana SE MM mengharapkan dari seminar internasional tersebut dapat dijadikan kajian mengenai pluralisme dan cara merawatnya, sehingga ke depan tidak ada persoalan.
"Prinsipnya kebhinekaan adalah sebuah anugerah dan di Unhi Denpasar menjadi tempat yang tepat untuk mengkajinya," ujar Kawiyana.
Sekretaris Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Widya Kerti Dr Dewa Ketut Budiana menyatakan sangat mendukung kegiatan seminar seperti itu karena dapat digunakan para dosen untuk mengkaji kerukunan melalui karya-karya ilmiahnya.
"Kami tidak mengharapkan adanya kekerasan di Unhi, tetapi hendaknya jadi Purohitanya untuk umat Hindu di Nusantara," ujar Budiana.
Dalam seminar tersebut, menghadirkan empat pembicara yakni Prof I Ketut Ardhana (Yayasan Pendidikan Widya Kerthi), Prof Volker Gottowik (University of Frankfurt, Jerman), Prof Goh Beng Lan (University of Singapore), dan Prof Montri Kunphoommarl (Naresuan University, Muang Phitsanulok, Thailand).
