DPRD Buleleng Bahas LKPJ Bupati 2010

Singaraja (Antara Bali) - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Bupati Buleleng tahun 2010, Rabu, dibahas melalui rapat gabungan antara legislatif dan eksekutif yang berlangsung alot dan memanas.

Para vokalis dewan yang diketuai Dewa Nyoman Sukrawan tampak beramai-ramai menyerang eksekutif yang dipimpin Sekkab Buleleng Ir Dewa Ketut Puspaka.

Serangan dewan itu terfokus pada dua hal yang selama ini dinilai membuat hubungan kedua lembaga itu renggang. Pertama dewan menyoroti proses pencairan bansos yang dinilai bertele-tele dan kedua masalah hasil temuan BPK Perwakilan Provinsi yakni disclaimer.

Ketua Komisi B Putu Mangku Budiasa dan Wandira bergantian mengangkat masalah proses pencairan Bansos. Menurut Wandira dari Fraksi Partai Golkar, selama ini masyarakat sering mengeluhkan proses bansos itu.

"Kami ingin bansos itu segera dicairkan pada awal semester atau triwulan pertama tahun yang bersangkutan sehingga LPJ nya pun bisa selesai tepat waktu," tandas Wandira.

Sementara Gede Ardika, anggota DPRD Buleleng lainnya banyak menyoroti keberadaan hutan  yang semakin memperihatinkan, sehingga dari tahun ke tahun Buleleng selalu berhadapan dengan musibah bencana alam.

Dia berharap agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar lebih banyak memberdayakan masyarakat pesisir hutan dengan membentuk kelompok pelestari hutan yang ada di Kabupaten Buleleng.

Selain itu, dia juga menyoroti jalan-jalan yang rusak berat di daerah itu yang hingga kini belum ditangani Dinas PU.

Sedangkan Putu Tirta Adnyana, juru bicara Komisi C banyak menyoroti kinerja eksekutif bahkan hasil temuan BPK, sampai hari ini belum saya terima, mohon pak Sekda menyampaikan secara tertulis sehingga rapat-rapat ini tidak berkepanjangan melebar, sehingga fokus kepada pelaksanaan APBD tahun 2010.

Jadi mengacu pada UU 32 tahun 2004 tentang penyelenggaraan Pemerintahan di daerah, mari kita sikapi setiap permasalahan yang ada seperti hasil audit BPK itu, apanya yang kurang untuk itu dimohon kepada Sekda agar menyampaikan langkah-langkah kongrit kepada anggota Dewan Buleleng, sehingga kami dapat memahami dengan baik apa yang menjadi kendala dan hambatan sehingga terjadi disclaimer, ini yang paling penting , ungkap Pokalis Komisi C DPRD Buleleng ini.

Selanjutnya Tirta Adnyana juga memberikan pertimbangan kepada eksekutif, bahwa dengan adanya "disclaimer" ini pihaknya melihat adanya komunikasi antara tim Keuangan Pemerintah daerah dengan tim Badan Anggaran belum berjalan dengan semestinya.

Ke depan Pokalis Golkar dari Desa Bondalem Kecamatan Tejakula ini berharap jangan sampai ada lagi temuan "disclaimer", untuk itu Tim anggaran Pemerintah Daerah dengan tim Badan anggaran DPRD setiap tiga bulan wajib mengadakan pertemuan untuk mengevaluasi terkait anggaran, sehingga tidak terjadi anggaran difisit pada tahun berikutnya.

Sementara Sekda Buleleng Ir Dewa Ketut Puspaka menjelaskan, bahwa kalau  berbicara masalah pengelolaan berbasis kinerja masih munafik ungkapnya, namun sekarang anggaran masih berbasis administrasi, jadi kalau administrasi salah, habislah, tegasnya.

Tapi kalau administrasi bagus sejelek apapun kegiatan  masih kelihatan bagus. Untuk itu Sekda berharap administrasi SPJ harus lengkap, mau cepat tapi tidak keluar dari rel.

Di hadapan anggota dewan, Sekda Puspaka menegaskan, agar jangan menuntut cepat saja tapi tidak mau melengkapi SPJ dan kepada pihak yang menerima bansos untuk segera melengkapi SPJ.

Terkait dengan hasil temuan BPK yang memberikan penilaian "disclaimer" terhadap pengelolaan APBD tahun 2010, pihaknya telah membuat rancangan pormat pelaporan yang bagus.

Menurut dia, pihaknya telah memerintahkan Kabag Keuangan untuk menyampaikan kepada DPRD Buleleng. Sekali lagi kami telah perintahkan Kabag Keuangan untuk menjilid yang rapi.

"Saya berjanji Jumat (5/8) temuan BPK itu, sudah diterima oleh anggota DPRD Buleleng, sehingga bisa memberikan koreksi dan masukan, dan solusi apa yang bisa kita sikapi bersama ke depan dalam rangka meningkatkan opini BPK tersebut.

Anggota Komisi D Putu Suarjana menyinggung penempatan guru yang tidak seimbang, pihaknya mengetahui bahwa Dinas Pendidikan telah melakukan pemetaan yang tepat terhadap penenpatan guru tersebut, sehingga guru guru yang jombang di mana penempatan guru di kota terlalu banyak, sedangkan di Desa masih banyak kekurangan guru,hal ini agar bisa diminimalkan.

Jadi apa yang telah menjadi pemetaan guru minimal sinergi dengan BKD. Suarjana juga menyoroti pengelolaan anggaran di masing-masing SKPD, agar tetap mengacu pada profesioalisme, proforsional dengan skala prioritas dan bisa di pertanggung jawabkan akuntabilitasnya.(*)