Presiden terima pengurus Peradah dan KMHDI Indonesia

Jakarta (Antaranews Bali) - Presiden Joko Widodo menerima pengurus Perhimpunan Pemuda Hindu (Peradah) Indonesia dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) yang akan menyelenggarakan kongres pada Agustus dan November.

"Intinya adalah ingin mengundang Bapak Presiden karena Peradah akan mengadakan kongres di bulan November nanti dan mahasiswa-mahasiswa Hindu juga akan mengadakan kongres pada Agustus nanti," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin seusai mendampingi Presiden menerima pengurus Peradah di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat.

Peradah akan melakukan kongres di Palangkaraya. Sedangkan KMHDI melakukan kongres di Yogyakarta.

Menurut Lukman, Presiden berencana menghadiri acara tersebut.

"Kita bersyukur Bapak Presiden menyanggupi akan menghadiri kedua undangan itu," ujar Menteri Agama.

Sementara itu, Ketua Umum DPN Peradah Indonesia Sures Kumar menjelaskan organisasinya membahas kondisi terkini bangsa bersama Presiden.

Ia menyampaikan permasalahan internal umat Hindu, salah satunya data populasi umat di Badan Pusat Statistik.

Sures menjelaskan terdapat ketimpangan antara data dengan total sebenarnya.

"Di BPS kita hanya 4.061.200 sekian. Sementara umat Hindu ini kurang lebih ada 11 juta. Lantas enam juta lari ke mana?" ujar Sures.

Presiden, jelas Sures, menyatakan akan segera melakukan tindak lanjut atas laporan tersebut.

Selain itu, Presiden menjelaskan pemerintah dan aparat keamanan terus berupaya memberikan situasi aman kepada masyarakat, kata Sures.

"Presiden sudah sangat cepat merespons dalam melakukan penyelesaian di lapangan. Dan tadi juga kami mendorong keluarnya Perppu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme," ujar Sures.

Menanggapi hal itu, Presiden menjelaskan Perppu tersebut belum dibutuhkan karena pemerintah dan DPR sudah mencapai kesepakatan penyelesaian undang-undang tersebut pada akhir Mei 2018.

Dalam pertemuan tersebut, Peradah dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia mengapresiasi keputusan pemerintah yang mengizinkan Komando Operasi Khusus Gabungan dalam membantu menindak teror. (WDY)