Bupati Jembrana minta pegawai tidak andalkan petugas kebersihan

Negara (Antaranews Bali) - Bupati Jembrana I Putu Artha meminta pegawainya untuk tidak mengandalkan petugas kebersihan saat ruangan kotor, namun harus bisa menata dan memelihara ruangan yang bersih.

"Menjaga kebersihan itu tumbuh dari diri sendiri. Kalau sudah terbiasa bersih, tanpa petugas kebersihan ruangan juga akan tetap rapi dan nyaman," katanya saat melakukan inspeksi mendadak ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di Negara, Kabupaten Jembrana, Rabu.

Selain kebersihan, untuk menyegarkan suasana, ia minta pegawai mengatur posisi meja dan kursi agar tidak semrawut, sehingga ruang kerja nyaman dan aman.

Perintah Artha itu tercetus saat ia melihat salah satu ruangan yang penataan meja dan kursi untuk staf dianggapnya kurang tepat karena berhadap-hadapan.

Dengan posisi meja kursi berhadap-hadapan tersebut, menurutnya, bisa membuat pegawai cenderung untuk ngobrol bahkan ngerumpi dibandingkan mengerjakan tugasnya.

"Atur lagi tata letak meja dan kursi ini, jangan seperti orang hendak diskusi. Kalau dipisahkan, pegawai akan lebih konsentrasi bekerja," katanya.

Selain posisi meja kursi, ia juga memerintahkan, setiap meja memajang uraian tugas dan fungsi masing-masing pegawai untuk mengingatkan mereka.

Sementara di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, meskipun tidak menemukan persoalan, ia minta petugas memberikan pelayanan cepat, tepat dan sesuai aturan dan prosedur yang ada.

Di dinas ini, ia disambut puluhan masyarakat yang sedang mengurus dokumen kependudukan, dan sempat berbincang-bincang dengan mereka.

"Khususnya petugas di loby harus mampu memberikan penjelasan yang benar dan bisa dipahami masyarakat yang datang kesini. Pasang pemberitahuan jenis pelayanan disini, serta petugas harus memakai identitas yang bisa dibaca masyarakat," katanya.

Saat di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB, Artha melihat suasana ruangan tertata apik dengan pot bunga, serta papan daftar pegawai dan uraian tentang hak dan kewajiban aparatur negara.(GBI)