Provinsi Bali Raih Penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia

Denpasar (Antara Bali) - Provinsi Bali meraih penghargaan pencapaian Indeks Demokrasi Indonesia 2016 dari Kementerian Dalam Negeri untuk kategori capaian kebebasan sipil tertinggi.

"Provinsi Bali sebagai salah satu dari sepuluh provinsi yang berhasil mewujudkan demokrasi dalam bidang pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat berdasarkan nilai indeks demokrasi, dengan kategori kebebasan sipil tertinggi," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra di Denpasar, Rabu.

Penghargaan diserahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Bali Mangku Pastika yang diwakili Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Dewa Putu Sunartha di Jakarta pada Selasa (5/12) lalu.

"Sebelumnya pemerintah pusat telah menyusun Indeks Demokrasi Indonesia yang menjadi instrumen mengukur secara objektif dan empiris kondisi demokrasi pada tingkat provinsi," ujar Dewa Mahendra.

Mantan Penjabat Bupati Bangli itu menambahkan, sebanyak 10 provinsi memperoleh penghargaan yang dibagi dalam empat kategori.

Ada tiga provinsi yang mendapatkan nilai terbaik pada kategori kebebasan sipil tertinggi, yaitu Provinsi Bali, Sulawesi Utara dan Provinsi Kalimantan Utara.

Indeks Demokrasi Indonesia adalah hasil penilaian terhadap kondisi demokrasi tingkat provinsi seluruh Indonesia. Penilaian terhadap kondisi demokrasi ini telah dilakukan sejak 2009.

"Aspek-aspek yang diukur dalam indeks adalah kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi yang terbagi dalam sejumlah variabel," ucap birokrat dari Kabupaten Buleleng itu.

Sementara itu, indikator dari ketiga aspek tersebut, yakni peristiwa atau kejadian, atau aturan yang mencerminkan kondisi demokrasi.

"Penelitian dilakukan dengan tinjauan berita media massa, review dokumen, FGD dan wawancara mendalam terhadap sejumlah informan," katanya.

Selanjutnya hal itu dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), para pakar/akademisi, dan peneliti LIPI. (WDY)