"Hal itu terbukti dari persentase jumlah penduduk miskin yang telah berhasil ditekan, yakni dari 4,88 persen pada 2010 menjadi 4,20 persen dari total penduduk Bali hingga Maret 2011," kata Putu Astawa di Denpasar, Kamis.
Ia mengatakan, jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (BPS) setempat hingga Maret 2011 itu sebanyak 166.230 jiwa (4,20 persen), menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 174.930 jiwa (4,88 persen).
"Upaya mengurangi angka kemiskinan hingga masyarakat memperoleh pendapatan yang memadai, menjadi sasaran Pemprov Bali melalui berbagai program," tutur Putu Astawa.
Astawa mencontohkan, Pemprov Bali dalam upaya menekan angka kemiskinan salah satunya melalui program sistem pertanian terintegrasi (simantri).
"Dengan simantri, selain mampu meningkatkan penghasilan petani karena mampu memanfaatkan kotoran ternak menjadi pupuk dan biogas, juga dapat lebih mengenalkan potensi yang dimiliki. Kotoran yang sebelumnya dianggap sebagai barang yang tak berguna, ternyata dapat dikembangkan menjadi bernilai ekonomis," ujar Putu Astawa.
Di sisi lain, Pemprov Bali juga melaksanakan program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), bedah rumah, bapak angkat, peningkatan anggaran pendidikan, dan meningkatkan kerja sama dengan badan swasta sebagai upaya penggalangan dana kepedulian perusahaan (CSR).
"Berbagai program tersebut sangat membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, antara lain menyangkut kebutuhan akan pelayanan kesehatan, makanan, tempat tinggal, hingga pendidikan," kata Putu Astawa.
Khusus mengenai program bapak angkat, merupakan keterlibatan langsung pejabat satuan kerja perangkat daerah di jajaran Pemprov Bali dlam membantu masyarakat miskin. Hal ini merupakan suatu langkah efektif untuk mengenali masalah kemiskinan secara tepat.
"Sasaran yang harus ditempuh sebagai tindak lanjut menjadi lebih mudah ditemukan," jelas Putu Astawa .
Untuk keberhasilan pengurangan kemiskinan secara menyeluruh, menurut Astawa, masalah kemiskinan merupakan masalah mutidimensi. Oleh karena itu, diperlukan sinergisit dan keterpaduan semua program dan berbagai pihak, baik pemerintah pusat, provinsi maupun pemkab/pemkot.
"Keberlanjutan program menjadi hal yang sangat penting. Karenanya, selain harus dilaksanakan secara bersama-sama, juga mencapai sasaran yang tepat," ujar Putu Astawa.(*)
: Masuki
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
