"Untuk di Bali, saat ini baru ada di tiga kabupaten yakni Buleleng, Karangasem dan Jembrana," kata Ketua REI Bali Agus Pande Widura saat berorasi pada ajang PB3AS itu.
Dia mengemukakan, bahwa REI mendapat amanat dari Presiden Joko Widodo untuk menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Ke depan, kami berharap rumah yang di Bali diplot berharga Rp141 juta ini bisa merambah ke kabupaten lainnya," ujar Agus.
Sementara itu, Ketut Soni, pengurus REI Bali lainnya menambahkan rumah ini ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan maksimal Rp4 juta per bulan yang belum pernah mendapatkan subsidi dari pemerintah.
Soni berharap masyarakat berhati-hati dengan developer yang menggunakan program ini untuk promosi. Agar tak tertipu, masyarakat diminta melihat kelengkapan seperti bagaimana izin dan pembiayaannya.
Khusus untuk di daerah perkotaan seperti Denpasar dan sekitarnya, Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Daerah (BPOD) REI Bali Gusti Made Aryawan berharap pemerintah daerah bisa mengatur zonasi agar rumah murah ini bisa terwujud.
"Paling tidak untuk masyarakat berpenghasilan Rp7 juta dengan cara membuat aturan dalam perda tata ruang," ucap Aryawan.
Sementara itu, aspirasi lain yang muncul dari Edi, pelaku pariwisata yang meminta agar bus Trans Sarbagita bisa terus dikembangkan dan dipromosikan ke daerah pariwisata karena sangat membantu wisatawan.
Ia juga mengeluhkan masih kurangnya tong sampah di seputaran Denpasar serta masalah parkir yang memakan badan jalan.
Ada pula Budiono yang menyampaikan bahwa Bali ini milik semua, baik itu penduduk asli, pendatang maupun musiman. Oleh karena itu, dia mengajak semuanya harus merawat Bali dengan sebaik-baiknya. (WDY)
Pewarta: Pewarta: Ni Luh RhismawatiEditor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
