Bali Targetkan BKK "Desa Pakraman" Cair Maret

Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali menargetkan bantuan keuangan khusus untuk tiap-tiap "desa pakraman" atau desa adat di daerah itu dapat dicairkan mulai Maret 2017.

"BKK kami targetkan Maret ini cair, sehingga saat masa liburan siswa Juni-Juli, dana tersebut sudah bisa dimanfaatkan desa untuk kegiatan pasraman (pendidikan Hindu) bagi anak-anak," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali Ketut Lihadnyana di Denpasar, Selasa.

Menurut dia, penggunaan BKK itu sangat terkait untuk mendukung kegiatan pelestarian adat dan budaya di desa pakraman, sehingga sangat tepat jika salah satu pemanfaatannya untuk kegiatan pasraman.

Masih sama dengan 2016, setiap desa pakraman di Bali untuk tahun ini kembali akan mendapatkan dana BKK sebesar Rp200 juta, sedangkan subak dan subak abian mendapatkan dana BKK masing-masing Rp50 juta.

BKK tersebut akan diterima oleh 1.385 desa pakraman, 1.440 subak, dan 1.116 subak abian dengan total anggaran yang dialokasikan Pemprov Bali sebesar Rp404,80 miliar.

Lihadnyana menambahkan, dari dana Rp200 juta tersebut, desa dapat memanfaatkan untuk keperluan ritual keagamaan hingga 60 persen (Rp120 juta), operasional pengurus adat dan kades hingga 10 persen (Rp20 juta), untuk kegiatan pasraman atau pendidikan Hindu sebesar 10 persen (Rp20 juta), serta kegiatan lainnnya yang terkait dengan pelestarian adat dan budaya yang disesuaikan dengan kebutuhan desa.

Di sisi lain, pihaknya saat ini juga mencermati penggunaaan BKK, baik untuk subak dan desa pakraman agar tidak tumpang tindih dengan pemanfaatan bantuan dana desa dari pemerintah pusat.

Menurut dia, jangan sampai terjadi duplikasi. Misalnya saja dana desa dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang mendorong pergerakan ekonomi di desa sehingga dibangunlah jalan usaha tani. "Ini harus kita cermati, karena `kan ada BKK subak juga," ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya saat ini sedang mencermati Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, terkait akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur apa saja. Hal itu selanjutnya akan menjadi catatan untuk melakukan verifikasi terhadap proposal BKK.

"Kami juga sedang mengkoordinasikan terkait bantuan desa pakraman, karena selain dari provinsi, pemerintah kabupaten juga ikut memberikan bantuan. Jangan sampai ada tumpang tindih penggunaan anggaran pada objek yang sama," kata Lihadnyana. (WDY)