Kuta (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali mengejar upaya rehabilitasi lahan kritis seluas 44.669,78 hektare dengan mendorong instansi pemerintah dan swasta ikut berkontribusi melakukan aksi penghijauan.
"Kami menitikberatkan pengelolaan lahan kritis supaya kawasan tersebut menjadi hijau," kata Kepala Bidang Rehabilitasi Lahan dan Sosial Dinas Kehutanan Provinsi Bali Ketut Subawa saat menjadi salah satu pembicara dalam lokakarya wartawan "Meliput Perubahan Iklim" digelar Lembaga Pers Dr Soetomo dan Kedutaan Besar Norwegia di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu.
Menurut dia, lahan kritis tersebut terdiri dari lahan pada kawasan hutan seluas 16.323,68 hektare dan luar kawasan seluas 26.346,10 hektare.
Menurut dia anggaran yang terbatas menjadi salah satu faktor menghambat upaya rehabilitasi.
Dia mengatakan anggaran per hektare untuk pengadaan bibit pohon mencapai Rp3 juta yang dianggarkan dari APBD.
"Untuk rehabilitasi ini memang setiap tahun melaksanakan hari penanaman pohon Indonesia. Untuk Bali saat ini kami tidak melaksanakan acara seremonial kebetulan dari Pusat anggaran juga dipotong," katanya.
Untuk itu melalui Surat Edaran Gubernur Bali, pihaknya mendorong SKPD, lembaga swadaya masyarakat, BUMN dan BUMD agar melakukan penghijauan di desa yang menjadi binaan.
"Ternyata SKPD, lembaga swadaya dan masyarakat menyambut positif sehingga pelaksanaan penanaman pohon sesuai edaran ini sudah banyak yang ingin melakukannya," katanya.
Dinas Kehutanan, kata dia berupaya memberikan bibit pohon kepada masyarakat atau instansi yang ingin menanam pohon dengan alokasi tahun 2016 mencapai satu juta bibit pohon dan hingga saat ini sudah terealisasi hampir 800 ribu pohon.
Untuk permohonan bibit pohon mendatang, pihaknya akan melakukan evaluasi dengan menyesuaikan permintaan pohon dari masyarakat. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Kami menitikberatkan pengelolaan lahan kritis supaya kawasan tersebut menjadi hijau," kata Kepala Bidang Rehabilitasi Lahan dan Sosial Dinas Kehutanan Provinsi Bali Ketut Subawa saat menjadi salah satu pembicara dalam lokakarya wartawan "Meliput Perubahan Iklim" digelar Lembaga Pers Dr Soetomo dan Kedutaan Besar Norwegia di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu.
Menurut dia, lahan kritis tersebut terdiri dari lahan pada kawasan hutan seluas 16.323,68 hektare dan luar kawasan seluas 26.346,10 hektare.
Menurut dia anggaran yang terbatas menjadi salah satu faktor menghambat upaya rehabilitasi.
Dia mengatakan anggaran per hektare untuk pengadaan bibit pohon mencapai Rp3 juta yang dianggarkan dari APBD.
"Untuk rehabilitasi ini memang setiap tahun melaksanakan hari penanaman pohon Indonesia. Untuk Bali saat ini kami tidak melaksanakan acara seremonial kebetulan dari Pusat anggaran juga dipotong," katanya.
Untuk itu melalui Surat Edaran Gubernur Bali, pihaknya mendorong SKPD, lembaga swadaya masyarakat, BUMN dan BUMD agar melakukan penghijauan di desa yang menjadi binaan.
"Ternyata SKPD, lembaga swadaya dan masyarakat menyambut positif sehingga pelaksanaan penanaman pohon sesuai edaran ini sudah banyak yang ingin melakukannya," katanya.
Dinas Kehutanan, kata dia berupaya memberikan bibit pohon kepada masyarakat atau instansi yang ingin menanam pohon dengan alokasi tahun 2016 mencapai satu juta bibit pohon dan hingga saat ini sudah terealisasi hampir 800 ribu pohon.
Untuk permohonan bibit pohon mendatang, pihaknya akan melakukan evaluasi dengan menyesuaikan permintaan pohon dari masyarakat. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016