London (Antara Bali) - Pakar dan pengamat Dirgayuza Setiawan mengatakan, adanya tren terkini penggunaan media sosial di negara-negara yang menganut demokrasi bahwa media sosial meningkatkan partisipasi masyarakat dalam demokrasi tapi juga dapat membuat masyarakat trauma akan demokrasi.
Hal itu disampaikan Dirgayuza Setiawan pada workshop bertema "Social Media and Democracy" dalam pertemuan tahunan Forum Tata Kelola Internet (IGF) PBB yang diadakan di Guadalajara, Meksiko.
Dirgayuza Setiawan di London, Senin mengatakan, dalam workshop juga tampil sebagai panelis lainnya, yaitu Hamza Ben Mehrez dari IG MENA, Mariam Barata dan Tereza Horejsova dari Diplo Foundation hadir Perwakilan dari belasan negara sahabat.
Praktisi teknologi informasi memaparkan tren terkini penggunaan media sosial di negara-negara yang menganut demokrasi. Diantaranya, bagaimana media sosial dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, namun juga dapat membuat masyarakat trauma akan demokrasi.
Saat ini, semakin banyak anggota masyarakat yang menyatakan opininya secara terbuka di media sosial yang mengalami serangan terorganisir dari pihak yang tidak sependapat dengan opini tersebut. "Pengalaman ini bisa membuat banyak orang trauma dan menahan diri dari menyatakan pendapat" ujar Dirgayuza.
Negara lain bisa belajar banyak dari Indonesia soal penggunaan media sosial dalam berdemokrasi. Indonesia adalah negara kedua terbesar di dunia dalam jumlah pemilih di pemilihan langsung.
Indonesia juga punya lebih dari 500 parlemen dan ribuan anggota dewan. Lebih dari setengah populasi Indonesia sudah terhubung ke Internet. "Media sosial sudah menjadi pilihan utama mayoritas anggota dewan di Indonesia dalam menyerap dan menyebarkan informasi," ujarnya.
Menurut Dirgayuza, karena jaringan internet tidak mengenal batas teritorial negara dan tidak dimiliki oleh negara tertentu, tata kelola internet perlu dilakukan secara lintas pihak yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan.
Dalam pertemuan tahunan Forum Tata Kelola Internet (IGF) PBB lebih dari 3.000 praktisi teknologi informasi dari ratusan negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) berkumpul di Guadalajara, Meksiko
Delegasi Indonesia pada IGF 2016, terdiri dari delapan orang, yaitu Mariam Barata dan Rizki Ameliah dari Kemkominfo, Sindy Nur Fitri dari Kemlu, Asep Komarudin dari LBH Pers, Donny BU dari ICT Watch, Moedjiono dan Shita Laksmi sebagai MAG member serta Dirgayuza Setiawan sebagai Internet Society fellow. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
Hal itu disampaikan Dirgayuza Setiawan pada workshop bertema "Social Media and Democracy" dalam pertemuan tahunan Forum Tata Kelola Internet (IGF) PBB yang diadakan di Guadalajara, Meksiko.
Dirgayuza Setiawan di London, Senin mengatakan, dalam workshop juga tampil sebagai panelis lainnya, yaitu Hamza Ben Mehrez dari IG MENA, Mariam Barata dan Tereza Horejsova dari Diplo Foundation hadir Perwakilan dari belasan negara sahabat.
Praktisi teknologi informasi memaparkan tren terkini penggunaan media sosial di negara-negara yang menganut demokrasi. Diantaranya, bagaimana media sosial dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, namun juga dapat membuat masyarakat trauma akan demokrasi.
Saat ini, semakin banyak anggota masyarakat yang menyatakan opininya secara terbuka di media sosial yang mengalami serangan terorganisir dari pihak yang tidak sependapat dengan opini tersebut. "Pengalaman ini bisa membuat banyak orang trauma dan menahan diri dari menyatakan pendapat" ujar Dirgayuza.
Negara lain bisa belajar banyak dari Indonesia soal penggunaan media sosial dalam berdemokrasi. Indonesia adalah negara kedua terbesar di dunia dalam jumlah pemilih di pemilihan langsung.
Indonesia juga punya lebih dari 500 parlemen dan ribuan anggota dewan. Lebih dari setengah populasi Indonesia sudah terhubung ke Internet. "Media sosial sudah menjadi pilihan utama mayoritas anggota dewan di Indonesia dalam menyerap dan menyebarkan informasi," ujarnya.
Menurut Dirgayuza, karena jaringan internet tidak mengenal batas teritorial negara dan tidak dimiliki oleh negara tertentu, tata kelola internet perlu dilakukan secara lintas pihak yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan.
Dalam pertemuan tahunan Forum Tata Kelola Internet (IGF) PBB lebih dari 3.000 praktisi teknologi informasi dari ratusan negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) berkumpul di Guadalajara, Meksiko
Delegasi Indonesia pada IGF 2016, terdiri dari delapan orang, yaitu Mariam Barata dan Rizki Ameliah dari Kemkominfo, Sindy Nur Fitri dari Kemlu, Asep Komarudin dari LBH Pers, Donny BU dari ICT Watch, Moedjiono dan Shita Laksmi sebagai MAG member serta Dirgayuza Setiawan sebagai Internet Society fellow. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016