Singaraja (Antara Bali) - Ratusan sekolah dasar di Kabupaten Buleleng, Bali, kini dalam kondisi kekurangan tenaga pengajar atau guru.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng Putu Suyasa ketika dihubungi di Singaraja, Selasa, membenarkan bahwa sebagian besar SD di wilayahnya masih kekurangan tenaga pengajar.
Ia menyebutkan, pihaknya selama ini baru memiliki 3.600 guru, sehingga masih jauh dari cukup untuk bisa ditempatkan pada 480 SD tersebar di Buleleng.
Sejalan dengan itu, jatah perekrutan pegawai negeri sipil untuk
formasi guru, selalu berkurang setiap tahunnya.
Formasi guru yang diberikan pemerintah pusat, tidak pernah mampu mengimbangi kebutuhan. "Masalahnya, jumlah guru yang memasuki masa pensiun, jauh lebih besar ketimbang guru yang direkrut baru," ujar Suyasa.
Akibatnya, kata dia, sebagain besar SD yang ada di Buleleng kini mengalami kekurangan guru.
"Ya kalau untuk bisa mencukupi semuanya, lebih dari seribu guru SD kini masih dibutuhkan di Buleleng," katanya.
Mengingat itu, lanjut dia, pihaknya sangat mengharapkan pemerintah pusat mampu menyediakan kebutugan guru yang memadai untuk daerahnya.
Menurutnya, formasi CPNS untuk guru di tahun 2010 hanya 95 orang, dan angka tersebut berkurang dari tahun sebelumnya yang mencapai 228 orang guru.
Mengenai jumlah guru yang pensiun setiap tahun, Suyasa mengatakan mencapai angka 100 orang lebih. Dengan demikian, perekrutan yang ada selalu tidak seimbang dengan kebutuhan.
Ditanya tentang tenaga pengajar di luar PNS atau CPNS, Suyasa menyebutkan bahwa pihaknya kini memiliki 571 guru honorer yang penggajiannya ditanggung dari dana bantuan oprasional sekolah (BOS).
H Mulyadi Putra, anggota DPRD Kabupaten Buleleng, yang dihubungi terpisah menyebutkan bahwa pihaknya sering kali menerima keluhan mengenai kekurangan tenaga guru pada sebagian besar SD di Buleleng.
"Dalam beberapa kali musyawarah pembangunan di masing-masing kecematan, selalu saya temui keluhan yang sama dari para kepala sekolah," kata Mulyadi.
Mulyadi mengaku telah sering membahas hal tersebut dalam kesempatan rapat antara dewan dengan dinas pendidikan beserta jajaran eksekutif lain di Kabupaten BUleleng.
"Permasalah sudah sering dibahas, namun selalu saja mentok. Masalahnya, untuk formasi guru memang ada di tingkat pemerintah pusat, bukan di daerah," katanya.
Celakanya, kata dia, jumlah perekrutan yang ada, tidak bisa mengimbangi kebutuhan yang ada. Bersamaan dengan itu, guru yang harus pensiun, jumlahnya tidak sedikit untuk setiap tahunnya.
Suyasa mengaku sudah beberapa kali mempresentasikan serta mengusulkan kebutuhan guru ke tingkat pusat melalui Bupati Buleleng, namun hingga kini belum juga mendapat jawaban yang memuaskan.
"Ya, semuanya tergantung pada formasi yang diberikan oleh pemerintah pusat, karena semua keputusan tentang itu ada di tingkat pusat," ucap Suyasa menegaskan.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng Putu Suyasa ketika dihubungi di Singaraja, Selasa, membenarkan bahwa sebagian besar SD di wilayahnya masih kekurangan tenaga pengajar.
Ia menyebutkan, pihaknya selama ini baru memiliki 3.600 guru, sehingga masih jauh dari cukup untuk bisa ditempatkan pada 480 SD tersebar di Buleleng.
Sejalan dengan itu, jatah perekrutan pegawai negeri sipil untuk
formasi guru, selalu berkurang setiap tahunnya.
Formasi guru yang diberikan pemerintah pusat, tidak pernah mampu mengimbangi kebutuhan. "Masalahnya, jumlah guru yang memasuki masa pensiun, jauh lebih besar ketimbang guru yang direkrut baru," ujar Suyasa.
Akibatnya, kata dia, sebagain besar SD yang ada di Buleleng kini mengalami kekurangan guru.
"Ya kalau untuk bisa mencukupi semuanya, lebih dari seribu guru SD kini masih dibutuhkan di Buleleng," katanya.
Mengingat itu, lanjut dia, pihaknya sangat mengharapkan pemerintah pusat mampu menyediakan kebutugan guru yang memadai untuk daerahnya.
Menurutnya, formasi CPNS untuk guru di tahun 2010 hanya 95 orang, dan angka tersebut berkurang dari tahun sebelumnya yang mencapai 228 orang guru.
Mengenai jumlah guru yang pensiun setiap tahun, Suyasa mengatakan mencapai angka 100 orang lebih. Dengan demikian, perekrutan yang ada selalu tidak seimbang dengan kebutuhan.
Ditanya tentang tenaga pengajar di luar PNS atau CPNS, Suyasa menyebutkan bahwa pihaknya kini memiliki 571 guru honorer yang penggajiannya ditanggung dari dana bantuan oprasional sekolah (BOS).
H Mulyadi Putra, anggota DPRD Kabupaten Buleleng, yang dihubungi terpisah menyebutkan bahwa pihaknya sering kali menerima keluhan mengenai kekurangan tenaga guru pada sebagian besar SD di Buleleng.
"Dalam beberapa kali musyawarah pembangunan di masing-masing kecematan, selalu saya temui keluhan yang sama dari para kepala sekolah," kata Mulyadi.
Mulyadi mengaku telah sering membahas hal tersebut dalam kesempatan rapat antara dewan dengan dinas pendidikan beserta jajaran eksekutif lain di Kabupaten BUleleng.
"Permasalah sudah sering dibahas, namun selalu saja mentok. Masalahnya, untuk formasi guru memang ada di tingkat pemerintah pusat, bukan di daerah," katanya.
Celakanya, kata dia, jumlah perekrutan yang ada, tidak bisa mengimbangi kebutuhan yang ada. Bersamaan dengan itu, guru yang harus pensiun, jumlahnya tidak sedikit untuk setiap tahunnya.
Suyasa mengaku sudah beberapa kali mempresentasikan serta mengusulkan kebutuhan guru ke tingkat pusat melalui Bupati Buleleng, namun hingga kini belum juga mendapat jawaban yang memuaskan.
"Ya, semuanya tergantung pada formasi yang diberikan oleh pemerintah pusat, karena semua keputusan tentang itu ada di tingkat pusat," ucap Suyasa menegaskan.(*)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011