Jakarta (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo, Kamis membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2016 dengan meminta prioritas pemberantasan korupsi pada lembaga dan kementerian yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Terkait aksi pencegahan korupsi, saya telah meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk memberikan prioritas pada upaya reformasi sektor perizinan dan pelayanan publik," kata Jokowi dalam sambutannya di Balai Kartini, Jakarta.
Menurut Jokowi, pemberantasan korupsi di beberapa lembaga perizinan antara lain yang terkait dengan pelayanan administrasi pertanahan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan di pelabuhan serta bandara hingga jembatan timbang.
Kepala Negara juga meminta dilakukan reformasi dalam tata kelola perpajakan dan penerimaan negara, khususnya dalam pengelolaan sektor pangan dan sumber daya alam.
"Selain itu prioritas juga diberikan kepada peningkatan transparansi, penyaluran dana hibah, bantuan sosial dan pengadaan barang dan jasa," kata Jokowi.
Presiden meminta penyaluran tersebut harus melalui sistem perbankan yang resmi sehingga transparan dan terlacak.
Konferensi yang pertama kali dilaksanakan pada 2006 tersebut mengangkat tema "Reformasi Sistem Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel".
Sejumlah pemateri yang direncanakan mengisi acara tersebut antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Mahkamah Agung RI Hatta Ali, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Jaksa Agung M Prasetyo serta beberapa pimpinan KPK. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Terkait aksi pencegahan korupsi, saya telah meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk memberikan prioritas pada upaya reformasi sektor perizinan dan pelayanan publik," kata Jokowi dalam sambutannya di Balai Kartini, Jakarta.
Menurut Jokowi, pemberantasan korupsi di beberapa lembaga perizinan antara lain yang terkait dengan pelayanan administrasi pertanahan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan di pelabuhan serta bandara hingga jembatan timbang.
Kepala Negara juga meminta dilakukan reformasi dalam tata kelola perpajakan dan penerimaan negara, khususnya dalam pengelolaan sektor pangan dan sumber daya alam.
"Selain itu prioritas juga diberikan kepada peningkatan transparansi, penyaluran dana hibah, bantuan sosial dan pengadaan barang dan jasa," kata Jokowi.
Presiden meminta penyaluran tersebut harus melalui sistem perbankan yang resmi sehingga transparan dan terlacak.
Konferensi yang pertama kali dilaksanakan pada 2006 tersebut mengangkat tema "Reformasi Sistem Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel".
Sejumlah pemateri yang direncanakan mengisi acara tersebut antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Mahkamah Agung RI Hatta Ali, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Jaksa Agung M Prasetyo serta beberapa pimpinan KPK. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016