Singaraja (Antara Bali) - Akademisi Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Negeri Mpu Kuturan, Kota Singaraja, Bali, Dr Drs I Made Ariasa Giri MPd mengatakan sumber daya manusia (SDM) berkarakter secara signifikan mendorong pembangunan daerah.
"SDM di lembaga pemerintahan harus memiliki karakter yang baik. Jangan sampai mereka (PNS) hanya sekedar pajang nama dan terima gaji saja, tetapi tidak mau mengabdi untuk bangsa dan negara," katanya di Singaraja, Bali, Kamis.
Ia mengatakan, sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter diharapkan dapat menjalankan tupoksi pengaturan maupun pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan tidak lain adalah untuk mewujudkan pembangunan.
Ariasa menegaskan, pembangunan karakter membutuhkan konsistensi, menyeluruh, dan dalam waktu relatif lama. Berbagai kebijakan dan implementasi, baik oleh pemerintah di pusat, di daerah sampai di satuan pendidikan sungguh sangat jauh dari upaya pembentukan karakter yang diharapkan.
"Kebijakan, implementasi, dan evaluasi mestinya tetap mengacu pada output karakter yang diharapkan. Artinya, kebijakan berkarakter, implementasi berkarakter, dan evaluasi juga harus berkarakter," demikian Ariasa.
Dikatakan pula, pemerintah daerah harus secara proaktif mengkampanyekan nilai-nilai karakter kepada para pegawai karena menjadi hal yang sangat penting dan mendesak diimplementasikan mengingat bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah yang disebabkan oleh perilaku manusia.
Diakui atau tidak saat ini terjadi krisis moral seperti maraknya angka kekerasan, pencurian, tawuran, dan juga perilaku korupsi seperti uraian di atas. Dekandensi moral atau demoralisasi yang terjadi dewasa ini harus dicegah dan diatasi dengan mengefektifkan pendidikan moral atau pendidikan karakter. Hal "Pendidikan karakter mestinya juga harus dipotimalkan dalam lingkup kerja pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan," tandasnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"SDM di lembaga pemerintahan harus memiliki karakter yang baik. Jangan sampai mereka (PNS) hanya sekedar pajang nama dan terima gaji saja, tetapi tidak mau mengabdi untuk bangsa dan negara," katanya di Singaraja, Bali, Kamis.
Ia mengatakan, sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter diharapkan dapat menjalankan tupoksi pengaturan maupun pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan tidak lain adalah untuk mewujudkan pembangunan.
Ariasa menegaskan, pembangunan karakter membutuhkan konsistensi, menyeluruh, dan dalam waktu relatif lama. Berbagai kebijakan dan implementasi, baik oleh pemerintah di pusat, di daerah sampai di satuan pendidikan sungguh sangat jauh dari upaya pembentukan karakter yang diharapkan.
"Kebijakan, implementasi, dan evaluasi mestinya tetap mengacu pada output karakter yang diharapkan. Artinya, kebijakan berkarakter, implementasi berkarakter, dan evaluasi juga harus berkarakter," demikian Ariasa.
Dikatakan pula, pemerintah daerah harus secara proaktif mengkampanyekan nilai-nilai karakter kepada para pegawai karena menjadi hal yang sangat penting dan mendesak diimplementasikan mengingat bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah yang disebabkan oleh perilaku manusia.
Diakui atau tidak saat ini terjadi krisis moral seperti maraknya angka kekerasan, pencurian, tawuran, dan juga perilaku korupsi seperti uraian di atas. Dekandensi moral atau demoralisasi yang terjadi dewasa ini harus dicegah dan diatasi dengan mengefektifkan pendidikan moral atau pendidikan karakter. Hal "Pendidikan karakter mestinya juga harus dipotimalkan dalam lingkup kerja pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan," tandasnya. (WDY)
Editor : I Made Andi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016