Jakarta (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo mengajak badan audit untuk
berperan aktif mengawal tujuan pembangunan berkelanjutan, saat membuka
acara "The 17th Assembly Meeting of International Organization of
Supreme Audit Institutions (INTOSAI) Working Group on Environmental
Auditing (WGEA)" di Hotel Fairmont, Jakarta, pagi ini.
Jokowi menyatakan pemerintah Indonesia terus berupaya menerapkan konsep tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan pada semua kebijakan pemerintah dan pembangunan. Bahkan, sejak tahun lalu, Indonesia sudah berupaya mewujudkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019.
"Perjalanan Indonesia dalam mewujudkan praktik keberlanjutan sudah terkandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDG)," kata Presiden.
Dari RPJM itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan dasar-dasar hukum yang menjadi panduan bagi seluruh mitra dan pemangku kepentingan di Indonesia dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan.
"Untuk menjaga biodiversitas laut, praktik illegal fishing kami perangi, sumber daya maritim Indonesia kami lindungi. Begitu juga komoditas alam kami, seperti batu bara dan kelapa sawit, yang sebelumnya menjadi jangkar pertumbuhan ekonomi, sekarang sudah mulai menerapkan praktik usaha yang berkelanjutan," kata Presiden Jokowi.
Dia sepakat bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan adalah komitmen global yang harus bersama-sama diwujudkan, n.
Namun karena kondisi masing-masing setiap negara tidak sama, maka diperlukan solusi spesifik yang menyesuaikan diri dengan keadaan negara itu demi mengupayakan pembangunan berkelanjutan.
"Sebagai institusi audit, SAI (supreme audit institutions) harus meningkatkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas para pemangku kepentingan dalam menerapkan SDGs. Terutama, dalam meningkatkan kualitas sistem pengawasan, sistem data, dan sistem informasi," ujarnya.
SDG adalah kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDG) yang disepakati oleh perwakilan dari 193 negara pada September 2015 dengan memiliki 17 tujuan global yang hendak dicapai, meliputi:
1. Mengentaskan kemiskinan
2. Mencapai ketahanan pangan
3. Menjamin kesehatan dan kesejahteraan
4. Menjamin pendidikan yang berkualitas
5. Mencapai kesetaraan gender
6. Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi
7. Menjamin akses terhadap sumber energi yang bersih dan terjangkau
8. Mendukung perkembangan ekonomi yang inklusif dan membuka lapangan pekerjaan
9. Mendorong industri, inovasi, dan infrastruktur
10. Mengurangi kesenjangan
11. Keberlanjutan kota dan komunitas
12. Pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
13. Bertindak terhadap perubahan iklim
14. Melestarikan kehidupan bawah laut
15. Melindungi kehidupan di darat
16. Membangun institusi peradilan yang kuat
17. Bekerja sama untuk mencapai tujuan.
(WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
Jokowi menyatakan pemerintah Indonesia terus berupaya menerapkan konsep tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan pada semua kebijakan pemerintah dan pembangunan. Bahkan, sejak tahun lalu, Indonesia sudah berupaya mewujudkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019.
"Perjalanan Indonesia dalam mewujudkan praktik keberlanjutan sudah terkandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDG)," kata Presiden.
Dari RPJM itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan dasar-dasar hukum yang menjadi panduan bagi seluruh mitra dan pemangku kepentingan di Indonesia dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan.
"Untuk menjaga biodiversitas laut, praktik illegal fishing kami perangi, sumber daya maritim Indonesia kami lindungi. Begitu juga komoditas alam kami, seperti batu bara dan kelapa sawit, yang sebelumnya menjadi jangkar pertumbuhan ekonomi, sekarang sudah mulai menerapkan praktik usaha yang berkelanjutan," kata Presiden Jokowi.
Dia sepakat bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan adalah komitmen global yang harus bersama-sama diwujudkan, n.
Namun karena kondisi masing-masing setiap negara tidak sama, maka diperlukan solusi spesifik yang menyesuaikan diri dengan keadaan negara itu demi mengupayakan pembangunan berkelanjutan.
"Sebagai institusi audit, SAI (supreme audit institutions) harus meningkatkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas para pemangku kepentingan dalam menerapkan SDGs. Terutama, dalam meningkatkan kualitas sistem pengawasan, sistem data, dan sistem informasi," ujarnya.
SDG adalah kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDG) yang disepakati oleh perwakilan dari 193 negara pada September 2015 dengan memiliki 17 tujuan global yang hendak dicapai, meliputi:
1. Mengentaskan kemiskinan
2. Mencapai ketahanan pangan
3. Menjamin kesehatan dan kesejahteraan
4. Menjamin pendidikan yang berkualitas
5. Mencapai kesetaraan gender
6. Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi
7. Menjamin akses terhadap sumber energi yang bersih dan terjangkau
8. Mendukung perkembangan ekonomi yang inklusif dan membuka lapangan pekerjaan
9. Mendorong industri, inovasi, dan infrastruktur
10. Mengurangi kesenjangan
11. Keberlanjutan kota dan komunitas
12. Pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
13. Bertindak terhadap perubahan iklim
14. Melestarikan kehidupan bawah laut
15. Melindungi kehidupan di darat
16. Membangun institusi peradilan yang kuat
17. Bekerja sama untuk mencapai tujuan.
(WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016