Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali menyatakan berkomitmen mendukung gerakan memerangi pungutan liar yang tengah digencarkan oleh pemerintah pusat, sehingga aparatur sipil negara setempat diingatkan jangan sekali-kali melakukan tindakan curang tersebut.
"Oleh karena itu, para pegawai harus melakukan langkah konkret mulai dari diri sendiri," kata Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta saat memberi pengarahan pada para ASN di lingkungan Pemprov Bali, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, tindakan pungutan liar (pungli) kerap dipicu pola hidup konsumtif sehingga kesejahteraan yang diperoleh masih dianggap tak mencukupi. Untuk mencegah hal tersebut, dia minta ASN di lingkungan Pemprov Bali mengubah pola pikir dan membuang jauh-jauh niat untuk melakukan pungli.
Selain itu, Sudikerta juga menyinggung realisasi fisik dan keuangan APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2016. Hingga saat ini, realisasi fisik telah mencapai 72,03 persen dari target yang ditetapkan sebesar 75,24.
Sementara realisasi keuangan yang ditarget sebesar 78,80 persen baru terealisasi 52,66 persen. "Itu artinya masih ada deviasi pada realisasi fisik dan keuangan," ujarnya.
Menyikapi hal ini, dia mengimbau pimpinan SKPD serius mengawal dan mengecek kegiatan yang tengah dilaksanakan.
Di sisi lain, Sudikerta menginformasikan program Badan Pemeriksa Keuangan yang mulai melakukan audit terhadap pelaksanaan APBD Provinsi Bali. Dalam proses audit ini, dia minta jajarannya melakukan pendampingan dan memenuhi kebutuhan data yang diperlukan pihak auditor.
"Yang mendampingi jangan staf, namun level pimpinan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang menjadi objek pemeriksaan," ujarnya.
Sudikerta berharap, Pemprov Bali dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang telah diraih tiga kali berturut-turut.
Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan keprihatinan dan bela sungkawa atas jatuhnya korban jiwa pada peristiwa robohnya Jembatan Kuning di Nusa Lembongan, Klungkung pada Minggu (16/10) malam itu. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Oleh karena itu, para pegawai harus melakukan langkah konkret mulai dari diri sendiri," kata Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta saat memberi pengarahan pada para ASN di lingkungan Pemprov Bali, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, tindakan pungutan liar (pungli) kerap dipicu pola hidup konsumtif sehingga kesejahteraan yang diperoleh masih dianggap tak mencukupi. Untuk mencegah hal tersebut, dia minta ASN di lingkungan Pemprov Bali mengubah pola pikir dan membuang jauh-jauh niat untuk melakukan pungli.
Selain itu, Sudikerta juga menyinggung realisasi fisik dan keuangan APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2016. Hingga saat ini, realisasi fisik telah mencapai 72,03 persen dari target yang ditetapkan sebesar 75,24.
Sementara realisasi keuangan yang ditarget sebesar 78,80 persen baru terealisasi 52,66 persen. "Itu artinya masih ada deviasi pada realisasi fisik dan keuangan," ujarnya.
Menyikapi hal ini, dia mengimbau pimpinan SKPD serius mengawal dan mengecek kegiatan yang tengah dilaksanakan.
Di sisi lain, Sudikerta menginformasikan program Badan Pemeriksa Keuangan yang mulai melakukan audit terhadap pelaksanaan APBD Provinsi Bali. Dalam proses audit ini, dia minta jajarannya melakukan pendampingan dan memenuhi kebutuhan data yang diperlukan pihak auditor.
"Yang mendampingi jangan staf, namun level pimpinan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang menjadi objek pemeriksaan," ujarnya.
Sudikerta berharap, Pemprov Bali dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang telah diraih tiga kali berturut-turut.
Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan keprihatinan dan bela sungkawa atas jatuhnya korban jiwa pada peristiwa robohnya Jembatan Kuning di Nusa Lembongan, Klungkung pada Minggu (16/10) malam itu. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016