Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengharapkan Kementerian Dalam Negeri dapat segera mengevaluasi rancangan peraturan daerah mengenai Perubahan APBD Bali 2016 yang sudah diketok palu.
"Karena sebelum itu (dievaluasi-red), kita tidak bisa jalan," kata Pastika usai menghadiri sidang paripurna penetapan Perda Perubahan APBD Bali 2016, di Denpasar, Jumat.
Hasil evaluasi dari Kemendagri, ucap dia, juga harus segera diterima di tengah waktu pelaksanaan anggaran yang mepet mendekati akhir tahun.
Menurut dia, seringkali perda sudah ditetapkan, tetapi tidak bisa segera dilaksanakan karena memerlukan perjalanan panjang untuk proses evaluasi di Kementerian Dalam Negeri.
Dalam penetapan Raperda Perubahan APBD Bali 2016 menjadi perda tersebut, disepakati pendapatan daerah menjadi sebesar Rp5,218 triliun lebih atau turun sebesar Rp157,93 miliar lebih dari yang semula ditetapkan dalam APBD Induk 2016 sebesar Rp5,376 triliun lebih.
Penurunan tersebut disebabkan diantaranya adanya perubahan penerimaan dari pendapatan asli daerah dari target semula Rp3,379 triliun menjadi Rp3,171 triliun. Ada juga penurunan pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan daerah yang sah yang semula ditargetkan Rp815,04 miliar lebih, dalam perubahan hanya menjadi Rp294,24 miliar. Di samping ada peningkatan dana perimbangan sebesar Rp570,20 miliar
Sedangkan belanja daerah dalam APBD Induk 2016 yang semula dianggarkan sebesar Rp5,704 triliun, dalam perubahan meningkat menjadi Rp5,816 triliun lebih.
Peningkatan sebesar 1,96 persen belanja daerah disebabkan karena peningkatan belanja tidak langsung menjadi Rp4,142 triliun lebih dari semula di APBD induk sebesar Rp4,028 triliun.
Perubahan belanja daerah juga disebabkan penurunan belanja langsung dari semula Rp1,676 triliun lebih menurun menjadi Rp1,673 triliun.
Dari pendapatan dan belanja daerah Perubahan APBD Bali 2016 itu, terdapat defisit anggaran sebesar Rp598,219 miliar lebih. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Karena sebelum itu (dievaluasi-red), kita tidak bisa jalan," kata Pastika usai menghadiri sidang paripurna penetapan Perda Perubahan APBD Bali 2016, di Denpasar, Jumat.
Hasil evaluasi dari Kemendagri, ucap dia, juga harus segera diterima di tengah waktu pelaksanaan anggaran yang mepet mendekati akhir tahun.
Menurut dia, seringkali perda sudah ditetapkan, tetapi tidak bisa segera dilaksanakan karena memerlukan perjalanan panjang untuk proses evaluasi di Kementerian Dalam Negeri.
Dalam penetapan Raperda Perubahan APBD Bali 2016 menjadi perda tersebut, disepakati pendapatan daerah menjadi sebesar Rp5,218 triliun lebih atau turun sebesar Rp157,93 miliar lebih dari yang semula ditetapkan dalam APBD Induk 2016 sebesar Rp5,376 triliun lebih.
Penurunan tersebut disebabkan diantaranya adanya perubahan penerimaan dari pendapatan asli daerah dari target semula Rp3,379 triliun menjadi Rp3,171 triliun. Ada juga penurunan pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan daerah yang sah yang semula ditargetkan Rp815,04 miliar lebih, dalam perubahan hanya menjadi Rp294,24 miliar. Di samping ada peningkatan dana perimbangan sebesar Rp570,20 miliar
Sedangkan belanja daerah dalam APBD Induk 2016 yang semula dianggarkan sebesar Rp5,704 triliun, dalam perubahan meningkat menjadi Rp5,816 triliun lebih.
Peningkatan sebesar 1,96 persen belanja daerah disebabkan karena peningkatan belanja tidak langsung menjadi Rp4,142 triliun lebih dari semula di APBD induk sebesar Rp4,028 triliun.
Perubahan belanja daerah juga disebabkan penurunan belanja langsung dari semula Rp1,676 triliun lebih menurun menjadi Rp1,673 triliun.
Dari pendapatan dan belanja daerah Perubahan APBD Bali 2016 itu, terdapat defisit anggaran sebesar Rp598,219 miliar lebih. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016