Denpasar (Antara Bali) - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Nyoman Gde Narendra mengatakan saat ini blangko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) stoknya habis.
"Sejak ada peraturan untuk perekaman e-KTP tersebut, warga masyarakat membludak melakukan perekaman data. Tercatat dari 1-30 September 2016 mencapai 41.000 orang," katanya di Denpasar, Jumat.
Ia mengatakan blangko yang diberikan Kementerian Dalam Negeri untuk Kota Denpasar sebanyak 6.000 lembar.
"Kami masih kekurangan blangko yang cukup banyak untuk dapat mencetak e-KTP," kata Narendra.
Untuk mengatasi hal ini, kata dia, pihaknya sudah bersurat ke Kemendagri untuk meminta tambahan blangko, namun sampai saat ini belum ada jawaban. Adanya informasi yang menyebutkan bahwa batas waktu perekaman sampai 30 September menyebabkan masyarakat yang memohon perekaman e-KTP membludak.
"Kami sampai kewalahan melayani masyarakat yang melakukan perekaman data e-KTP. Bahkan sebelumnya petugas kami harus lembur pada hari Sabtu dan Minggu," ujarnya.
Terkait dengan permohonan blangko e-KTP yang telah dkirimkan ke Kemendagri, Narendra mengatakan bahwa pihak Kemendagri telah mengeluarkan surat bernomor : 471.13/10231/Dukcapil, tertanggal 29 September 2016 yang ditandatangani Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh, yang menyebutkan bahwa persedian blangko e-KTP di Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri telah habis, dan diperkirakan blangko e-KTP baru tersedia pada bulan Nopember mendatang.
"Untuk sementara bagi masyarakat yang telah melakukan perekaman e-KTP tetapi belum mendapatkan fisik e-KTP, maka kami akan menerbitkan surat keterangan sebagai pengganti e-KTP, yang menerangkan bahwa penduduk tersebut benar-benar sudah melakukan perekaman e-KTP dan penduduk yang bersangkutan telah terdata dalam database kependudukan," ucapnya.
Narendra lebih lanjut mengatakan bahwa surat keterangan ini berfungsi hampir sama dengan e-KTP yakni untuk kepentingan pemilu, pemilukada, pilkades, perbankan, imigrasi, kepolisian, asuransi, BPJS, pernikahan, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan keperluan daerah.
Narendra menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, namun demikian dia tidak memungkiri masih ada masyarakat yang belum puas dengan pelayanan yang diberikan oleh jajarannya, hal ini dikarenakan perekaman yang dilakukan dalam jangka waktu yang singkat sehingga masyarakat yang datang membludak.
"Sementara disisi lain peralatan dan SDM yang terbatas. Yang jelas kami pastikan semua masyarakat akan kami layani dengan baik," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Sejak ada peraturan untuk perekaman e-KTP tersebut, warga masyarakat membludak melakukan perekaman data. Tercatat dari 1-30 September 2016 mencapai 41.000 orang," katanya di Denpasar, Jumat.
Ia mengatakan blangko yang diberikan Kementerian Dalam Negeri untuk Kota Denpasar sebanyak 6.000 lembar.
"Kami masih kekurangan blangko yang cukup banyak untuk dapat mencetak e-KTP," kata Narendra.
Untuk mengatasi hal ini, kata dia, pihaknya sudah bersurat ke Kemendagri untuk meminta tambahan blangko, namun sampai saat ini belum ada jawaban. Adanya informasi yang menyebutkan bahwa batas waktu perekaman sampai 30 September menyebabkan masyarakat yang memohon perekaman e-KTP membludak.
"Kami sampai kewalahan melayani masyarakat yang melakukan perekaman data e-KTP. Bahkan sebelumnya petugas kami harus lembur pada hari Sabtu dan Minggu," ujarnya.
Terkait dengan permohonan blangko e-KTP yang telah dkirimkan ke Kemendagri, Narendra mengatakan bahwa pihak Kemendagri telah mengeluarkan surat bernomor : 471.13/10231/Dukcapil, tertanggal 29 September 2016 yang ditandatangani Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh, yang menyebutkan bahwa persedian blangko e-KTP di Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri telah habis, dan diperkirakan blangko e-KTP baru tersedia pada bulan Nopember mendatang.
"Untuk sementara bagi masyarakat yang telah melakukan perekaman e-KTP tetapi belum mendapatkan fisik e-KTP, maka kami akan menerbitkan surat keterangan sebagai pengganti e-KTP, yang menerangkan bahwa penduduk tersebut benar-benar sudah melakukan perekaman e-KTP dan penduduk yang bersangkutan telah terdata dalam database kependudukan," ucapnya.
Narendra lebih lanjut mengatakan bahwa surat keterangan ini berfungsi hampir sama dengan e-KTP yakni untuk kepentingan pemilu, pemilukada, pilkades, perbankan, imigrasi, kepolisian, asuransi, BPJS, pernikahan, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan keperluan daerah.
Narendra menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, namun demikian dia tidak memungkiri masih ada masyarakat yang belum puas dengan pelayanan yang diberikan oleh jajarannya, hal ini dikarenakan perekaman yang dilakukan dalam jangka waktu yang singkat sehingga masyarakat yang datang membludak.
"Sementara disisi lain peralatan dan SDM yang terbatas. Yang jelas kami pastikan semua masyarakat akan kami layani dengan baik," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016