Yogyakarta (Antara Bali) - Sekitar 48,8 juta jiwa penduduk Indonesia
tinggal di kawasan hutan, dan sekitar 10,2 juta jiwa di antaranya masuk
dalam klasifikasi penduduk miskin.
Dari data tersebut diketahui sekitar enam juta jiwa penduduk memiliki mata pencaharian langsung dari hutan dan sekitar 3,4 juta jiwa di antaranya bekerja di sektor swasta kehutanan, kata pengamat kehutanan, Imam Suramenggala, di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM ,di Yogyakarta, Jumat.
Namun kebijakan pembangunan bidang kehutanan yang dilakukan pemerintah selama ini dinilai belum mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar area hutan secara optimal.
Hal itu, lanjut Suramenggala, disebabkan masih ada saling ketidakpercayaan antara pemerintah dengan masyarakat terkait pengelolaan area hutan.
"Kegagalan pembangunan kehutanan tersebut lebih disebabkan oleh tidak ada kepercayaan. Masih ada anggapan bahwa masyarakat perusak hutan," ungkap dia.
Menurut dia, dengan terus perluasan degradasi hutan, turunnya produktivitas kayu, dan tingginya tingkat kemiskinan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan serta munculnya berbagai konflik pemanfaaan sumber daya hutan, menggambarkan kegagalan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan kehutanan.
Padahal, kata dia, keberadaan sumber daya hutan sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan.
Hal ini ditunjukkan dari budaya dan diterapkannya nilai-nilai kearifan lokal yang merupakan hasil interaksi masyarakat dengan sumber daya hutan.
Namun, seiring dengan berubahnya kondisi hutan dan terbukanya akses ekonomi terhadap hutan secara luas, menyebabkan terjadinya pergeseran tata nilai dan budaya masyarakat terhadap hutan dan ekosistemnya, kata Imam.
Ditambahkan Suramenggala, keberhasilan masyarakat dalam mengelola hutan secara mandiri di beberapa daerah menunjukkan sebenarnya masyarakat memiliki peluang dan modal sosial yang cukup besar dalam pembangunan kehutanan.
"Kearifan lokal yang berkembang di masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan merupakan hasil interaksi yang sangat lama dengan lingkungannya, yaitu melalui pendekatan pengelolaan oleh masyarakat berbasis ekosistem dan ekonomi kerakyatan," kata dia. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
Dari data tersebut diketahui sekitar enam juta jiwa penduduk memiliki mata pencaharian langsung dari hutan dan sekitar 3,4 juta jiwa di antaranya bekerja di sektor swasta kehutanan, kata pengamat kehutanan, Imam Suramenggala, di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM ,di Yogyakarta, Jumat.
Namun kebijakan pembangunan bidang kehutanan yang dilakukan pemerintah selama ini dinilai belum mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar area hutan secara optimal.
Hal itu, lanjut Suramenggala, disebabkan masih ada saling ketidakpercayaan antara pemerintah dengan masyarakat terkait pengelolaan area hutan.
"Kegagalan pembangunan kehutanan tersebut lebih disebabkan oleh tidak ada kepercayaan. Masih ada anggapan bahwa masyarakat perusak hutan," ungkap dia.
Menurut dia, dengan terus perluasan degradasi hutan, turunnya produktivitas kayu, dan tingginya tingkat kemiskinan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan serta munculnya berbagai konflik pemanfaaan sumber daya hutan, menggambarkan kegagalan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan kehutanan.
Padahal, kata dia, keberadaan sumber daya hutan sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan.
Hal ini ditunjukkan dari budaya dan diterapkannya nilai-nilai kearifan lokal yang merupakan hasil interaksi masyarakat dengan sumber daya hutan.
Namun, seiring dengan berubahnya kondisi hutan dan terbukanya akses ekonomi terhadap hutan secara luas, menyebabkan terjadinya pergeseran tata nilai dan budaya masyarakat terhadap hutan dan ekosistemnya, kata Imam.
Ditambahkan Suramenggala, keberhasilan masyarakat dalam mengelola hutan secara mandiri di beberapa daerah menunjukkan sebenarnya masyarakat memiliki peluang dan modal sosial yang cukup besar dalam pembangunan kehutanan.
"Kearifan lokal yang berkembang di masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan merupakan hasil interaksi yang sangat lama dengan lingkungannya, yaitu melalui pendekatan pengelolaan oleh masyarakat berbasis ekosistem dan ekonomi kerakyatan," kata dia. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016