Denpasar (Antara Bali) - Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Bali memfasilitasi pengembangan desa wisata di Pulau Dewata sebagai salah satu sasaran kerja tim tersebut.
"Kami berkolaborasi dengan lembaga jasa keuangan untuk membantu bagaimana desa wisata ini bisa difasilitasi layanan jasa keuangan," kata Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara selaku Sekretaris TPAKD Bali Nasirwan Ilyas di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, dukungan pengembangan desa wisata itu bisa disalurkan seperti melalui kredit usaha rakyat (KUR) atau pembiayaan khusus dari APBD.
Nantinya pembiayaan itu bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur penunjang pariwisata di antaranya perbaikan rumah penginapan yang dikelola warga desa wisata, sarana desa, kios hingga perbaikan restoran dan sarana penunjang desa wisata lainnya.
"Kami akan coba carikan berbagai skema yang cocok untuk pembiayaan itu misalnya kami gunakan KUR dengan bunga sembilan persen atau program pendanaan yang sifatnya subsidi pemerintah," imbuhnya.
Apabila calon debitur yang memanfaatkan pembiayaan itu mengalami kendala dalam hal agunan, maka TPAKD akan berkoordinasi dengan Jamkrida atau Askrindo.
"Kami berusaha memfasilitasi kebutuhan pembiayaan yang biaya untuk mendapakan pendanaan sesuai dengan karakteristik nasabah di desa wisata itu," katanya.
Pemerintah Provinsi Bali untuk 2016 kemabli mengembangkan 11 desa wisata yang tersebar di delapan kabupaten, sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Untuk tahun ini 11 desa wisata yang akan difasilitasi Pemprov Bali yakni Desa Pemuteran (Kabupaten Buleleng), Desa Batuagung (Kabupaten Jembrana), Desa Tua dan Sudimara (Kabupaten Tabanan), Desa Pangsan (Kabupaten Badung), Desa Singapadu Tengah (Kabupaten Gianyar), Desa Bakas (Kabupaten Klungkung), Desa Trunyan dan Suter (Kabupaten Bangli) serta Desa Antiga dan Muntigunung (Kabupaten Karangasem).
Semua desa wisata yang akan difasilitasi tahun ini, termasuk jenis wisata alam, berbeda halnya dengan tahun-tahun sebelumnya. Saat itu selain dikembangkan desa dengan keunggulan wisata alamnya, juga wisata budaya, wisata agro, dan ekowisata.
Hingga tahun 2018 ditargetkan terwujud 100 desa wisata dan saat ini baru ada 53 desa wisata. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Kami berkolaborasi dengan lembaga jasa keuangan untuk membantu bagaimana desa wisata ini bisa difasilitasi layanan jasa keuangan," kata Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara selaku Sekretaris TPAKD Bali Nasirwan Ilyas di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, dukungan pengembangan desa wisata itu bisa disalurkan seperti melalui kredit usaha rakyat (KUR) atau pembiayaan khusus dari APBD.
Nantinya pembiayaan itu bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur penunjang pariwisata di antaranya perbaikan rumah penginapan yang dikelola warga desa wisata, sarana desa, kios hingga perbaikan restoran dan sarana penunjang desa wisata lainnya.
"Kami akan coba carikan berbagai skema yang cocok untuk pembiayaan itu misalnya kami gunakan KUR dengan bunga sembilan persen atau program pendanaan yang sifatnya subsidi pemerintah," imbuhnya.
Apabila calon debitur yang memanfaatkan pembiayaan itu mengalami kendala dalam hal agunan, maka TPAKD akan berkoordinasi dengan Jamkrida atau Askrindo.
"Kami berusaha memfasilitasi kebutuhan pembiayaan yang biaya untuk mendapakan pendanaan sesuai dengan karakteristik nasabah di desa wisata itu," katanya.
Pemerintah Provinsi Bali untuk 2016 kemabli mengembangkan 11 desa wisata yang tersebar di delapan kabupaten, sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Untuk tahun ini 11 desa wisata yang akan difasilitasi Pemprov Bali yakni Desa Pemuteran (Kabupaten Buleleng), Desa Batuagung (Kabupaten Jembrana), Desa Tua dan Sudimara (Kabupaten Tabanan), Desa Pangsan (Kabupaten Badung), Desa Singapadu Tengah (Kabupaten Gianyar), Desa Bakas (Kabupaten Klungkung), Desa Trunyan dan Suter (Kabupaten Bangli) serta Desa Antiga dan Muntigunung (Kabupaten Karangasem).
Semua desa wisata yang akan difasilitasi tahun ini, termasuk jenis wisata alam, berbeda halnya dengan tahun-tahun sebelumnya. Saat itu selain dikembangkan desa dengan keunggulan wisata alamnya, juga wisata budaya, wisata agro, dan ekowisata.
Hingga tahun 2018 ditargetkan terwujud 100 desa wisata dan saat ini baru ada 53 desa wisata. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016