Kulon Progo (Antara Bali) - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Esti Wijayanti menyayangkan masih banyaknya penerima
program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga
Sejahtera di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tidak tepat sasaran.
Esti Wijayanti di Kulon Progo, Sabtu, mengatakan kunjungannya ke Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap dalam rangka reses dan melakukan pemantauan pelaksanaan KIP, KIS dan KKS di daerah yang jauh dari perkotaan.
"Kami masih menemukan banyak persoalan dalam pelaksanaan KIP, KIS, dan KKS di lapangan. Kami minta pemkab melakukan validasasi penerima program KPI, KIS dan KKS," kata Esti.
Selain itu, ia berharap hasil pendataan penerima program KIP, KIS, dan KKS dapat langsung dievaluasi dan segera dilakukan pembenahan. Jangan sampai, persoalan di tingkat bawah dibiarkan karena akan menimbulkan persoalan kesenjangan sosial.
Ia mencotohkan persoalan pencarian program KIP di sekolah-sekolah, terjadi banyak kesalahan nama, sehingga pihak perbankan tidak mau mencairkan bantuan. Selain itu, kegunaan KIP harus tersosialisasi dengan baik, sehingga tujuan utama program KIP yakni tingkat pendidikan anak-anak lulus SMA/SMK dapat terealisasi.
"Kami minta pemkab proatif dalam melakukan validasi pendataan penerima program KIP, KIS, dan KKS," katanya.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kulon Progo Sumarsono mengatakan pelaksanaan program KIP di tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dalam dua tahun terakhir tidak ada persoalan. Disdik tidak pernah menerima keberatan dari masyarakat. Sejauh ini data yang digunakan masih mengacu data yang dimiliki Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans).
"Kami membuka pengaduan terkait program KIP, tapi tidak ada orang tua atau wali murid yang mengajukan keberatan atas bantuan ini," katanya.(WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
Esti Wijayanti di Kulon Progo, Sabtu, mengatakan kunjungannya ke Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap dalam rangka reses dan melakukan pemantauan pelaksanaan KIP, KIS dan KKS di daerah yang jauh dari perkotaan.
"Kami masih menemukan banyak persoalan dalam pelaksanaan KIP, KIS, dan KKS di lapangan. Kami minta pemkab melakukan validasasi penerima program KPI, KIS dan KKS," kata Esti.
Selain itu, ia berharap hasil pendataan penerima program KIP, KIS, dan KKS dapat langsung dievaluasi dan segera dilakukan pembenahan. Jangan sampai, persoalan di tingkat bawah dibiarkan karena akan menimbulkan persoalan kesenjangan sosial.
Ia mencotohkan persoalan pencarian program KIP di sekolah-sekolah, terjadi banyak kesalahan nama, sehingga pihak perbankan tidak mau mencairkan bantuan. Selain itu, kegunaan KIP harus tersosialisasi dengan baik, sehingga tujuan utama program KIP yakni tingkat pendidikan anak-anak lulus SMA/SMK dapat terealisasi.
"Kami minta pemkab proatif dalam melakukan validasi pendataan penerima program KIP, KIS, dan KKS," katanya.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kulon Progo Sumarsono mengatakan pelaksanaan program KIP di tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dalam dua tahun terakhir tidak ada persoalan. Disdik tidak pernah menerima keberatan dari masyarakat. Sejauh ini data yang digunakan masih mengacu data yang dimiliki Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans).
"Kami membuka pengaduan terkait program KIP, tapi tidak ada orang tua atau wali murid yang mengajukan keberatan atas bantuan ini," katanya.(WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016