Singaraja (Antara Bali) - Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwaslih) Kabupaten Buleleng, Bali, menyayangkan sikap pemerintah daerah setempat memberikan kantor tidak layak sehingga sangat menyulitkan bekerja dengan baik dan nyaman.
"Kami sayangkan hanya diberikan kantor seadanya yang sangat menyulitkan kami dapat bekerja secara maksimal," kata Ketua Panwaslih Kabupaten Buleleng, Ketut Ariani, Sabtu.
Ia mengatakan, sebelumnya, Pemkab Buleleng menyepakati bekas gedung Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Buleleng yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Singaraja ditempati Paswaslih, namun gedung diberikan ke KPU untuk tempat gudang.
Pihaknya juga menilai dengan keadaan kantor kurang layak menyulitkan anggota Paswaslih melakukan tugas dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsi yang ada.
"Kami sudah sampaikan ke Pemkab untuk sediakan yang layak tapi dengan ruangan seperti ini apa resprentatif atau tidak?. Saya tidak bisa menjelaskan banyak, dinilai saja sendiri oleh teman-teman," katanya.
Dikatakan pula, pihaknya berharap Pemkab Buleleng bisa mencarikan solusi terkait hal ini agar sarana dan prasarana yang disediakan untuk Panwaslih Buleleng lebih layak dan sesuai dengan peruntukan tugas dan kewenangan yang ada.
"Bagi saya bekas kantor DKP itu lebih layak karena benar tugas kami banyak ada ruangan sidang dan yang lainnya. Jadi Pemkab harus bisa mencarikan solusi," kata dia. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Kami sayangkan hanya diberikan kantor seadanya yang sangat menyulitkan kami dapat bekerja secara maksimal," kata Ketua Panwaslih Kabupaten Buleleng, Ketut Ariani, Sabtu.
Ia mengatakan, sebelumnya, Pemkab Buleleng menyepakati bekas gedung Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Buleleng yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Singaraja ditempati Paswaslih, namun gedung diberikan ke KPU untuk tempat gudang.
Pihaknya juga menilai dengan keadaan kantor kurang layak menyulitkan anggota Paswaslih melakukan tugas dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsi yang ada.
"Kami sudah sampaikan ke Pemkab untuk sediakan yang layak tapi dengan ruangan seperti ini apa resprentatif atau tidak?. Saya tidak bisa menjelaskan banyak, dinilai saja sendiri oleh teman-teman," katanya.
Dikatakan pula, pihaknya berharap Pemkab Buleleng bisa mencarikan solusi terkait hal ini agar sarana dan prasarana yang disediakan untuk Panwaslih Buleleng lebih layak dan sesuai dengan peruntukan tugas dan kewenangan yang ada.
"Bagi saya bekas kantor DKP itu lebih layak karena benar tugas kami banyak ada ruangan sidang dan yang lainnya. Jadi Pemkab harus bisa mencarikan solusi," kata dia. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016