Denpasar (Antara Bali) - Anggota DPRD Bali Gusti Putu Widjera meminta Dinas Kesehatan untuk terus memantau peredaran vaksin, sehingga Pulau Bali bebas dari vaksin palsu.
"Saya berharap Dinas Kesehatan (Diskes) terus memantau keberadaan dan stok vaksin. Walau Bali dinyatakan bebas dari vaksin palsu," katanya di Denpasar, Selasa.
Ia mengatakan langkah antisipasi dan pengawasan terhadap vaksin sangat penting, mengingat di Jakarta hingga di daerah Jawa Barat ditemukan peredaran vaksin palsu.
"Langkah untuk pengawasan oleh Dinas Kesehatan dan instansi terkait sangat penting. Karena kekhawatiran terhadap vaksin palsu masih tetap mengantui di masyarakat, sebab pemberitaan di media massa membuat warga tertuju pada berita tentang kasus vaksin palsu tersebut," ujarnya.
Sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya meminta semua fasilitas kesehatan terutama swasta dan bidan serta dokter praktik mandiri melakukan kerja sama untuk pengadaan vaksin dengan pemerintah kabupaten dan kota.
"Semua fasilitas kesehatan bekerja sama dengan dinas kesehatan kabupaten atau Puskesmas. Kami imbau, tetapi kalau pun swasta memberikan vaksin dan membeli vaksin, kami minta (beli) di distributor resmi," ucapnya.
Ia mengatakan dari hasil pemeriksaan terhadap sejumlah fasilitas kesehatan baik pemerintah, swasta hingga bidan dan dokter praktik pribadi di Bali tidak ditemukan indikasi vaksin palsu.
Dengan bekerja sama, kata dia, dinas kesehatan di kabupaten dan kota serta BBPOM dapat melakukan pengecekan khusus vaksin dengan menyisir semua fasilitas kesehatan.
"Di Bali terdapat 120 Puskesmas dan 55 rumah sakit pemerintah dan swasta serta ratusan termasuk bidan dan dokter praktek mandiri yang disasar dalam pemeriksaan itu," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Saya berharap Dinas Kesehatan (Diskes) terus memantau keberadaan dan stok vaksin. Walau Bali dinyatakan bebas dari vaksin palsu," katanya di Denpasar, Selasa.
Ia mengatakan langkah antisipasi dan pengawasan terhadap vaksin sangat penting, mengingat di Jakarta hingga di daerah Jawa Barat ditemukan peredaran vaksin palsu.
"Langkah untuk pengawasan oleh Dinas Kesehatan dan instansi terkait sangat penting. Karena kekhawatiran terhadap vaksin palsu masih tetap mengantui di masyarakat, sebab pemberitaan di media massa membuat warga tertuju pada berita tentang kasus vaksin palsu tersebut," ujarnya.
Sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya meminta semua fasilitas kesehatan terutama swasta dan bidan serta dokter praktik mandiri melakukan kerja sama untuk pengadaan vaksin dengan pemerintah kabupaten dan kota.
"Semua fasilitas kesehatan bekerja sama dengan dinas kesehatan kabupaten atau Puskesmas. Kami imbau, tetapi kalau pun swasta memberikan vaksin dan membeli vaksin, kami minta (beli) di distributor resmi," ucapnya.
Ia mengatakan dari hasil pemeriksaan terhadap sejumlah fasilitas kesehatan baik pemerintah, swasta hingga bidan dan dokter praktik pribadi di Bali tidak ditemukan indikasi vaksin palsu.
Dengan bekerja sama, kata dia, dinas kesehatan di kabupaten dan kota serta BBPOM dapat melakukan pengecekan khusus vaksin dengan menyisir semua fasilitas kesehatan.
"Di Bali terdapat 120 Puskesmas dan 55 rumah sakit pemerintah dan swasta serta ratusan termasuk bidan dan dokter praktek mandiri yang disasar dalam pemeriksaan itu," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016