Denpasar (Antara Bali) - Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama menginstruksikan kepada Komisi IV DPRD setempat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk kembali melakukan inspeksi mendadak terkait kemungkinan peredaran vaksin palsu di Pulau Dewata.
"Komisi IV bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Balai POM untuk segera sidak di tempat-tempat pelayanan vaksin," kata Adi Wiryatama saat menutup sidang paripurna DPRD setempat dengan agenda laporan pertanggungjawaban APBD 2015, di Denpasar, Selasa,
Menurut dia, pemerintah dan pihak-pihak terkait tidak boleh hanya menunggu, meskipun sejauh ini di Bali belum ditemukan indikasi adanya peredaran vaksin palsu.
"Kalau palsu, semua generasi ke depan bisa bermasalah," ujar politisi dari PDI Perjuangan itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr Ketut Suarjaya mengatakan lewat penyisiran yang telah dilakukan jajarannya hingga ke daerah-daerah, hingga saat ini belum ditemukan indikasi adanya vaksin palsu.
Pihaknya selain melakukan sidak bekerja sama dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Denpasar, juga telah melakukan penyisiran ke semua RS swasta, klinik, praktik bidan dan dokter swasta.
"Oleh karena itu, saya hara masyarakat jangan resah. Untuk amannya, kami mengimbau agar masyarakat mencari vaksin itu ke semua layanan kesehatan milik pemerintah," ucapnya.
Menurut Suarjaya, semua vaksin di rumah sakit pemerintah dipastikan aman dari vaksin palsu karena distribusi dan pengawasannya sudah terjamin.
"Yang dimasukkan ke dalam vaksin palsu itu adalah cairan infus, sehingga sebenarnya tidak memberikan efek apa-apa. Hanya masalahnya nanti tidak memberikan efek kekebalan terhadap penyakit seperti vaksin yang asli," ujarnya.
Suarjaya juga menyatakan siap untuk kembali melakukan sidak seperti yang diminta oleh Ketua DPRD Provinsi Bali. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Komisi IV bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Balai POM untuk segera sidak di tempat-tempat pelayanan vaksin," kata Adi Wiryatama saat menutup sidang paripurna DPRD setempat dengan agenda laporan pertanggungjawaban APBD 2015, di Denpasar, Selasa,
Menurut dia, pemerintah dan pihak-pihak terkait tidak boleh hanya menunggu, meskipun sejauh ini di Bali belum ditemukan indikasi adanya peredaran vaksin palsu.
"Kalau palsu, semua generasi ke depan bisa bermasalah," ujar politisi dari PDI Perjuangan itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr Ketut Suarjaya mengatakan lewat penyisiran yang telah dilakukan jajarannya hingga ke daerah-daerah, hingga saat ini belum ditemukan indikasi adanya vaksin palsu.
Pihaknya selain melakukan sidak bekerja sama dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Denpasar, juga telah melakukan penyisiran ke semua RS swasta, klinik, praktik bidan dan dokter swasta.
"Oleh karena itu, saya hara masyarakat jangan resah. Untuk amannya, kami mengimbau agar masyarakat mencari vaksin itu ke semua layanan kesehatan milik pemerintah," ucapnya.
Menurut Suarjaya, semua vaksin di rumah sakit pemerintah dipastikan aman dari vaksin palsu karena distribusi dan pengawasannya sudah terjamin.
"Yang dimasukkan ke dalam vaksin palsu itu adalah cairan infus, sehingga sebenarnya tidak memberikan efek apa-apa. Hanya masalahnya nanti tidak memberikan efek kekebalan terhadap penyakit seperti vaksin yang asli," ujarnya.
Suarjaya juga menyatakan siap untuk kembali melakukan sidak seperti yang diminta oleh Ketua DPRD Provinsi Bali. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016