Jakarta (Antara Bali) - Ekonom senior yang juga mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia 1999-2004 Anwar Nasution mengatakan perlu modernisasi sistem keuangan dalam upaya menarik kembali kekayaan nasional yang diparkir di luar negeri.
"Modernisasi sistem keuangan itu baik melalui perluasan jenis produk yang ditawarkan, meningkatkan mutu pelayanan, dan menurunkan bunga serta tingkat harganya," kata Anwar, dalam diskusi "Tax Amnesty: Pemutihan Pajak dan Skandal Keuangan Terbesar?", di Jakarta, Jumat (17/6).
Karena itu, lanjut dia, pasar perbankan perlu dideregulasi untuk mengakhiri monopoli kelompok bank-bak negara yang merupakan salah satu sumber penyebab masalah.
"Misalnya untuk mendorong financial inclusion, BRI perlu dikembalikan fungsi menjadi bank bagi petani, nelayan, dan perajin," ujarnya pula.
Pengembalian fungsi BRI, kata dia, diperlukan karena koperasi simpan pinjam dan BPR gagal menjalankan fungsi memerangi pelepas uang, sedangkan Bank Bukopin sudah lama berubah haluan.
"Fungsi BTN juga perlu dikembalikan sebagai bank tabungan, termasuk yang menampung dana deposito dan asuransi jiwa yang dikumpulkan oleh Bank Tabungan Pos (BTP). Sedangkan keberadaan BPD perlu ditinjau kembali," ujarnya pula.
Selanjutnya, kata Anwar, membangun BTP, bursa obligasi, dan saham agar dapat mengurangi ketergantungan dunia usaha pada kredit bank dan menurunkan porsi pembelian investor asing pada Surat Utang Negara (SUN) dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang dipasarkan di dalam negeri.
"Tinggi porsi likuiditas pasar SUN dan SBI serta BEI pada modal asing jangka pendek telah membuat harga surat-surat berharga menjadi rawan atau "volatile" yang sangat tergantung pada aliran keluar masuk modal jangka pendek tersebut," kata Guru Besar Emeritus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu.
Akibatnya, kata dia, cadangan luar negeri Bank Indonesia, kurs devisa, dan tingkat suku bunga bergerak bagaikan "yo-yo", naik turun dengan cepat sehingga menambah ketidakpastian. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Modernisasi sistem keuangan itu baik melalui perluasan jenis produk yang ditawarkan, meningkatkan mutu pelayanan, dan menurunkan bunga serta tingkat harganya," kata Anwar, dalam diskusi "Tax Amnesty: Pemutihan Pajak dan Skandal Keuangan Terbesar?", di Jakarta, Jumat (17/6).
Karena itu, lanjut dia, pasar perbankan perlu dideregulasi untuk mengakhiri monopoli kelompok bank-bak negara yang merupakan salah satu sumber penyebab masalah.
"Misalnya untuk mendorong financial inclusion, BRI perlu dikembalikan fungsi menjadi bank bagi petani, nelayan, dan perajin," ujarnya pula.
Pengembalian fungsi BRI, kata dia, diperlukan karena koperasi simpan pinjam dan BPR gagal menjalankan fungsi memerangi pelepas uang, sedangkan Bank Bukopin sudah lama berubah haluan.
"Fungsi BTN juga perlu dikembalikan sebagai bank tabungan, termasuk yang menampung dana deposito dan asuransi jiwa yang dikumpulkan oleh Bank Tabungan Pos (BTP). Sedangkan keberadaan BPD perlu ditinjau kembali," ujarnya pula.
Selanjutnya, kata Anwar, membangun BTP, bursa obligasi, dan saham agar dapat mengurangi ketergantungan dunia usaha pada kredit bank dan menurunkan porsi pembelian investor asing pada Surat Utang Negara (SUN) dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang dipasarkan di dalam negeri.
"Tinggi porsi likuiditas pasar SUN dan SBI serta BEI pada modal asing jangka pendek telah membuat harga surat-surat berharga menjadi rawan atau "volatile" yang sangat tergantung pada aliran keluar masuk modal jangka pendek tersebut," kata Guru Besar Emeritus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu.
Akibatnya, kata dia, cadangan luar negeri Bank Indonesia, kurs devisa, dan tingkat suku bunga bergerak bagaikan "yo-yo", naik turun dengan cepat sehingga menambah ketidakpastian. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016