Denpasar (Antara Bali) - Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan perlu pengelolaan berkelanjutan dari hulu ke hilir dalam menjaga habitat tuna di tengah eksploitasi penangkapan tuna yang dapat berdampak buruk bagi kelangsungan sumberdaya dan habitat perikanan.
Direktur Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Narmoko Prasmadji dalam siaran pers di Denpasar, Rabu, mengatakan Indonesia kini tengah menghadapi tantangan baru dengan kekayaan laut yang berlimpah khususnya dalam produksi tuna.
Narmoko melanjutkan, dari sudut perdagangan dan permintaan pasar, permintaan produk tuna tetap tinggi yang dapat mengakibatkan kapasitas hasil tangkapan yang lebih signifikan dari armada penangkapan tuna yang ada.
Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dibuat rencana pengelolaan tuna yang efektif untuk mencegah tingkat kerusakan lebih lanjut.
"Tindakan konservasi dan pengelolaan tuna di tingkat regional dan internasional masih membutuhkan keselarasan dan tindakan nyata di tingkat nasional. Tanpa komitmen nyata dari negara-negara, rencana konservasi dan pengelolaan tuna menjadi tidak berarti," ucap Narmoko.
Indonesia perlu terus menjaga kelangsungan pemanfaatan sumberdaya tuna bagi kepentingan nasional melalui terciptanya komitmen dan kemitraan yang kuat dari pemangku kepentingan perikanan tuna nasional.
Sehingga, lanjut dia, diperlukan "sustainable fisheries development" atau pengembangan perikanan yang berkelanjutan agar habitat tuna tidak rusak dan produksi tuna tetap tinggi baik di hulu dan hilir.
"Pengelolaan dari hulu ke hilir menjadi fokus kami dalam mendukung pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan secara global. Hasil tangkapan pun harus memperhatikan `sustainability dan traceability` sesuai dengan komitmen pemerintah," jelas Narmoko.
Narmoko lebih lanjut menjelaskan bahwa sebagai salah satu negara produsen tuna terbesar di dunia, Indonesia memasok lebih dari 16 persen hasil tangkapan tuna untuk produksi tuna global.
Hasil tangkapan tuna telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produksi perikanan nasional Indonesia yang secara keseluruhan, total produksi rata-rata mencapai lebih dari satu juta ton per tahun.
Pentingnya pengelolaan perikanan tuna dari hulu ke hilir untuk menjawab permintaan pasar dan menjaga habitat tuna menjadi fokus Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada pertemuan 2nd Bali Tuna Conference (BTC-2) dan 5th International Coastal Tuna Business Forum (ICTBF-5) 19-20 Mei 2016 di Kuta, Kabupaten Badung, Bali.
Pertemuan itu dijadwalkan dihadiri sekitar 250 peserta yang berasal dari pemangku kepentingan bidang perikanan tuna, meliputi institusi pemerintah, industri penangkapan dan pengolahan tuna, asosiasi tuna, ilmuwan, akademisi dan berbagai pihak yang terkait dengan perikanan tuna di tingkat nasional maupun internasional. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
Direktur Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Narmoko Prasmadji dalam siaran pers di Denpasar, Rabu, mengatakan Indonesia kini tengah menghadapi tantangan baru dengan kekayaan laut yang berlimpah khususnya dalam produksi tuna.
Narmoko melanjutkan, dari sudut perdagangan dan permintaan pasar, permintaan produk tuna tetap tinggi yang dapat mengakibatkan kapasitas hasil tangkapan yang lebih signifikan dari armada penangkapan tuna yang ada.
Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dibuat rencana pengelolaan tuna yang efektif untuk mencegah tingkat kerusakan lebih lanjut.
"Tindakan konservasi dan pengelolaan tuna di tingkat regional dan internasional masih membutuhkan keselarasan dan tindakan nyata di tingkat nasional. Tanpa komitmen nyata dari negara-negara, rencana konservasi dan pengelolaan tuna menjadi tidak berarti," ucap Narmoko.
Indonesia perlu terus menjaga kelangsungan pemanfaatan sumberdaya tuna bagi kepentingan nasional melalui terciptanya komitmen dan kemitraan yang kuat dari pemangku kepentingan perikanan tuna nasional.
Sehingga, lanjut dia, diperlukan "sustainable fisheries development" atau pengembangan perikanan yang berkelanjutan agar habitat tuna tidak rusak dan produksi tuna tetap tinggi baik di hulu dan hilir.
"Pengelolaan dari hulu ke hilir menjadi fokus kami dalam mendukung pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan secara global. Hasil tangkapan pun harus memperhatikan `sustainability dan traceability` sesuai dengan komitmen pemerintah," jelas Narmoko.
Narmoko lebih lanjut menjelaskan bahwa sebagai salah satu negara produsen tuna terbesar di dunia, Indonesia memasok lebih dari 16 persen hasil tangkapan tuna untuk produksi tuna global.
Hasil tangkapan tuna telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produksi perikanan nasional Indonesia yang secara keseluruhan, total produksi rata-rata mencapai lebih dari satu juta ton per tahun.
Pentingnya pengelolaan perikanan tuna dari hulu ke hilir untuk menjawab permintaan pasar dan menjaga habitat tuna menjadi fokus Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada pertemuan 2nd Bali Tuna Conference (BTC-2) dan 5th International Coastal Tuna Business Forum (ICTBF-5) 19-20 Mei 2016 di Kuta, Kabupaten Badung, Bali.
Pertemuan itu dijadwalkan dihadiri sekitar 250 peserta yang berasal dari pemangku kepentingan bidang perikanan tuna, meliputi institusi pemerintah, industri penangkapan dan pengolahan tuna, asosiasi tuna, ilmuwan, akademisi dan berbagai pihak yang terkait dengan perikanan tuna di tingkat nasional maupun internasional. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016