Denpasar (Antara Bali) - Pejabat Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Bali dalam acara Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS), di Denpasar, Minggu, menyoroti tingginya ancaman narkoba di Pulau Dewata.
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Hukum dan HAM Bali Nyoman Putra Surya Atmaja, dalam acara tersebut mengatakan banyaknya jumlah warga binaan dengan kasus narkoba di lembaga pemasyarakatan merupakan sebuah indikator kian seriusnya ancaman barang terlarang tersebut.
Dia mengemukakan, dari total penghuni Lapas Kelas II A Denpasar di Kerobokan, Badung, yang mencapai 1.100 orang, 65 persen diantaranya merupakan warga binaan dengan kasus narkoba.
"Kasusnya berbagai jenis. Ada yang pecandu, pengedar, bandar dan distributor. Yang paling banyak pecandu yaitu 70 persen," ujarnya.
Kondisi itulah, lanjut Putra, yang menjadi kendala utama dalam upaya membersihkan lapas dari peredaran narkoba. Selain banyaknya penghuni dengan kasus narkoba, kondisi Lapas yang sudah melebihi kapasitas makin menyusahkan aparat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan.
"Bayangkan saja, satu petugas harus mengawasi 200 narapidana dengan berbagai latar belakang kasus. Namun demikian, kami tetap melakukan sejumlah upaya dalam mengatasi berbagai persoalan tersebut," ucapnya.
Kanwil Hukum dan HAM Bali telah melakukan langkah antisipasi guna meminimalisasi berbagai persoalan yang terjadi di Lapas Kerobokan, khususnya yang terkait kasus narkoba.
Pada tahun 2015 pihaknya telah memindahkan 250 napi kasus narkoba. Namun ironisnya, dalam kurun waktu setahun, lapas harus menerima lagi penghuni baru yang sebagian besar dari kasus narkoba. Sehingga saat ini jumlahnya kembali lagi ke angka 1.100 orang.
Oleh karena itu, dia menilai persoalan ini perlu diantisipasi dengan mengintensifkan program rehabilitasi bagi para pecandu. "Sehingga mereka yang hanya jadi korban penyalahgunaan narkoba tak harus membaur di lapas dengan pengedar. Ini memerlukan koordinasi di lembaga penegak hukum," imbuhnya.
Untuk menekan kasus narkoba, dia mengimbau peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan mulai dari intern keluarga. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Hukum dan HAM Bali Nyoman Putra Surya Atmaja, dalam acara tersebut mengatakan banyaknya jumlah warga binaan dengan kasus narkoba di lembaga pemasyarakatan merupakan sebuah indikator kian seriusnya ancaman barang terlarang tersebut.
Dia mengemukakan, dari total penghuni Lapas Kelas II A Denpasar di Kerobokan, Badung, yang mencapai 1.100 orang, 65 persen diantaranya merupakan warga binaan dengan kasus narkoba.
"Kasusnya berbagai jenis. Ada yang pecandu, pengedar, bandar dan distributor. Yang paling banyak pecandu yaitu 70 persen," ujarnya.
Kondisi itulah, lanjut Putra, yang menjadi kendala utama dalam upaya membersihkan lapas dari peredaran narkoba. Selain banyaknya penghuni dengan kasus narkoba, kondisi Lapas yang sudah melebihi kapasitas makin menyusahkan aparat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan.
"Bayangkan saja, satu petugas harus mengawasi 200 narapidana dengan berbagai latar belakang kasus. Namun demikian, kami tetap melakukan sejumlah upaya dalam mengatasi berbagai persoalan tersebut," ucapnya.
Kanwil Hukum dan HAM Bali telah melakukan langkah antisipasi guna meminimalisasi berbagai persoalan yang terjadi di Lapas Kerobokan, khususnya yang terkait kasus narkoba.
Pada tahun 2015 pihaknya telah memindahkan 250 napi kasus narkoba. Namun ironisnya, dalam kurun waktu setahun, lapas harus menerima lagi penghuni baru yang sebagian besar dari kasus narkoba. Sehingga saat ini jumlahnya kembali lagi ke angka 1.100 orang.
Oleh karena itu, dia menilai persoalan ini perlu diantisipasi dengan mengintensifkan program rehabilitasi bagi para pecandu. "Sehingga mereka yang hanya jadi korban penyalahgunaan narkoba tak harus membaur di lapas dengan pengedar. Ini memerlukan koordinasi di lembaga penegak hukum," imbuhnya.
Untuk menekan kasus narkoba, dia mengimbau peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan mulai dari intern keluarga. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016