Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali menggugah kepedulian masyarakat untuk turut menjaga kebersihan kawasan hutan mangrove yang mendapat kiriman sampah hingga lima truk setiap harinya.
"Kiriman sampah tersebut menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup tanaman yang berfungsi sebagai penyangga pantai," kata Kepala Unit Pelayanan Teknis Tahura Ngurah Rai Provinsi Bali Agung Kusuma Negara saat berorasi dalam Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) di Denpasar, Minggu.
Taman Hutan Rakyat (Tahura) Ngurah Rai patut mendapat perhatian karena merupakan kawasan hutan mangrove terbesar di Indonesia. Tahura Ngurah Rai dengan luas tak kurang dari 1.373,5 hektare kerap menjadi rujukan studi banding.
Karena itu, pihaknya menggugah kepedulian seluruh komponen masyarakat agar ikut berperan aktif memelihara kebersihan kawasan hutan mangrove.
Aspirasi terkait kebersihan hutan mangrove juga disampaikan Agung Ariawan dari Pemogan Denpasar. Dia berharap semua pihak tidak hanya pintar berteori dalam gerakan bersih-bersih mangrove. "Yang diperlukan adalah gerakan nyata, bukan sekedar pencitraan," ujarnya.
Dia juga mengkritisi gerakan aktivis di Bali yang hanya muncul saat ada wacana mega proyek. "Mereka muncul hanya pada saat ada mega proyek. Kenapa mereka tidak turun memperjuangkan kepentingan rakyat kecil seperti upah buruh atau kenaikan harga BBM," katanya.
Ada pula Made Sedana Sari yang mengaku sebagai praktisi lingkungan mengkampanyekan gerakan kebersihan yang harus dimulai dari kemauan masing-masing.
Pelaksanaan PB3AS kali ini juga masih diwarnai polemik seputar rencana revitalisasi kawasan Teluk Benoa. Ketut Mustafa secara tegas menolak rencana tersebut karena khawatir akan merusak tatanan budaya Bali.
Penolakan terhadap rencana revitalisasi Teluk Benoa juga disampaikan Komang Reneyasa. Wacana tersebut sarat kepentingan investor dan mengancam kelestarian lingkungan. "Yang diperlukan bukan reklamasi tapi normalisasi," katanya.
Hal senada juga diutarakan Made Asmada. Pria yang panjang lebar menyampaikan alasan penolakan dari sudut budaya ini yakin bahwa perjuangan mereka akan didengar oleh Presiden Joko Widodo.
Wayan Suantika dari Komunitas Muda Pro Bali yang tampil sebagai pembicara terakhir mengaku sudah bosan dengan polemik berkepanjangan seputar rencana revitalisasi Teluk Benoa.
Dia berharap polemik ini segera berakhir dengan keputusan yang berpihak bagi kepentingan rakyat Bali. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Kiriman sampah tersebut menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup tanaman yang berfungsi sebagai penyangga pantai," kata Kepala Unit Pelayanan Teknis Tahura Ngurah Rai Provinsi Bali Agung Kusuma Negara saat berorasi dalam Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) di Denpasar, Minggu.
Taman Hutan Rakyat (Tahura) Ngurah Rai patut mendapat perhatian karena merupakan kawasan hutan mangrove terbesar di Indonesia. Tahura Ngurah Rai dengan luas tak kurang dari 1.373,5 hektare kerap menjadi rujukan studi banding.
Karena itu, pihaknya menggugah kepedulian seluruh komponen masyarakat agar ikut berperan aktif memelihara kebersihan kawasan hutan mangrove.
Aspirasi terkait kebersihan hutan mangrove juga disampaikan Agung Ariawan dari Pemogan Denpasar. Dia berharap semua pihak tidak hanya pintar berteori dalam gerakan bersih-bersih mangrove. "Yang diperlukan adalah gerakan nyata, bukan sekedar pencitraan," ujarnya.
Dia juga mengkritisi gerakan aktivis di Bali yang hanya muncul saat ada wacana mega proyek. "Mereka muncul hanya pada saat ada mega proyek. Kenapa mereka tidak turun memperjuangkan kepentingan rakyat kecil seperti upah buruh atau kenaikan harga BBM," katanya.
Ada pula Made Sedana Sari yang mengaku sebagai praktisi lingkungan mengkampanyekan gerakan kebersihan yang harus dimulai dari kemauan masing-masing.
Pelaksanaan PB3AS kali ini juga masih diwarnai polemik seputar rencana revitalisasi kawasan Teluk Benoa. Ketut Mustafa secara tegas menolak rencana tersebut karena khawatir akan merusak tatanan budaya Bali.
Penolakan terhadap rencana revitalisasi Teluk Benoa juga disampaikan Komang Reneyasa. Wacana tersebut sarat kepentingan investor dan mengancam kelestarian lingkungan. "Yang diperlukan bukan reklamasi tapi normalisasi," katanya.
Hal senada juga diutarakan Made Asmada. Pria yang panjang lebar menyampaikan alasan penolakan dari sudut budaya ini yakin bahwa perjuangan mereka akan didengar oleh Presiden Joko Widodo.
Wayan Suantika dari Komunitas Muda Pro Bali yang tampil sebagai pembicara terakhir mengaku sudah bosan dengan polemik berkepanjangan seputar rencana revitalisasi Teluk Benoa.
Dia berharap polemik ini segera berakhir dengan keputusan yang berpihak bagi kepentingan rakyat Bali. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016