Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta jajaran Bappeda setempat untuk berani "sadis" mencoret perencanaan program pembangunan dari satuan kerja perangkat daerah yang tidak jelas manfaatnya untuk rakyat.
"Program yang tidak jelas ukurannya apa, dan tidak jelas manfaatnya untuk rakyat ya dipotong saja. Jadi dananya digunakan untuk yang lain, yang jelas lebih bermanfaat untuk rakyat banyak," kata Pastika di sela-sela mendengar paparan dari Bappeda Bali mengenai rencana penerapan aplikasi perencanaan elektronik (e-planning), di Denpasar, Jumat.
Oleh karena itu, Pastika mengingatkan jajaran Bappeda Bali agar siap untuk "dimarahin" oleh banyak orang atas tindak tegasnya untuk menghapus program yang dinilai tidak penting.
"Pikirannya itu harus ke rakyat, apa manfaatnya buat rakyat, bukan manfaatnya buat kita. Intinya di situ, karena nyari duitnya susah sekarang. Nyari duit makin susah, rupiah yang dikumpulkan kalau dipakai untuk hal-hal yang tidak jelas manfaatnya untuk apa," ujarnya.
Dengan demikian, lanjut dia, fungsi Bappeda untuk menyeleksi program yang diajukan tiap-tiap SKPD karena tidak mungkin juga semuanya bisa dievaluasi sendiri oleh gubernur.
Pastika mencontohkan rencana penganggaran di Disdikpora Bali dalam membantu pembangunan ruang kelas baru. Menurutnya harus dikaji dengan matang karena jangan-jangan pihak sekolah memungut kembali kepada siswa melalui komite padahal dananya sudah diberikan dari pemerintah.
Demikian juga dia menyoroti program Disdikpora Bali untuk 2017 terkait kesadaran bela negara yang direncanakan memerlukan anggaran hingga Rp450 juta untuk 80 orang. "Apa tidak bisa program itu masuk ke kurikulum sekolah sehingga semua siswa dapat materinya. Jika hanya 80 orang, bagaimana pula untuk menentukan orangnya," tanyanya.
Terkait dengan aplikasi e-planning yang sudah disiapkan oleh Bappeda Bali itu, Pastika berpesan agar terus dimatangkan sehingga perencanaan program ke depannya menjadi lebih efektif dan efisien.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali I Putu Astawa mengatakan bahwa semestinya program yang direncanakan SKPD diarahkan terhadap target-target yang masih belum tercapai pada tahun sebelumnya.
"Sekarang siapa yang bagus membuat program dan memberikan efek pada masyarakat, layak mendapatkan pembiayaan yang lebih banyak," ucapnya.
Oleh karena itu, lewat e-planning pihaknya juga bisa memastikan agar program-program yang disusun SKPD itu benar-benar efektif untuk mengurangi pemborosan anggaran.
Di sisi lain, Astawa melihat SDM di masing-masing SKPD yang terlibat dalam penyusunan program masih belum memuaskan padahal perencanaan dan manajemen pembangunan itu sangat penting. "Kalau perencanaannya jelek, otomatis realisasinya tidak bagus," ujarnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Program yang tidak jelas ukurannya apa, dan tidak jelas manfaatnya untuk rakyat ya dipotong saja. Jadi dananya digunakan untuk yang lain, yang jelas lebih bermanfaat untuk rakyat banyak," kata Pastika di sela-sela mendengar paparan dari Bappeda Bali mengenai rencana penerapan aplikasi perencanaan elektronik (e-planning), di Denpasar, Jumat.
Oleh karena itu, Pastika mengingatkan jajaran Bappeda Bali agar siap untuk "dimarahin" oleh banyak orang atas tindak tegasnya untuk menghapus program yang dinilai tidak penting.
"Pikirannya itu harus ke rakyat, apa manfaatnya buat rakyat, bukan manfaatnya buat kita. Intinya di situ, karena nyari duitnya susah sekarang. Nyari duit makin susah, rupiah yang dikumpulkan kalau dipakai untuk hal-hal yang tidak jelas manfaatnya untuk apa," ujarnya.
Dengan demikian, lanjut dia, fungsi Bappeda untuk menyeleksi program yang diajukan tiap-tiap SKPD karena tidak mungkin juga semuanya bisa dievaluasi sendiri oleh gubernur.
Pastika mencontohkan rencana penganggaran di Disdikpora Bali dalam membantu pembangunan ruang kelas baru. Menurutnya harus dikaji dengan matang karena jangan-jangan pihak sekolah memungut kembali kepada siswa melalui komite padahal dananya sudah diberikan dari pemerintah.
Demikian juga dia menyoroti program Disdikpora Bali untuk 2017 terkait kesadaran bela negara yang direncanakan memerlukan anggaran hingga Rp450 juta untuk 80 orang. "Apa tidak bisa program itu masuk ke kurikulum sekolah sehingga semua siswa dapat materinya. Jika hanya 80 orang, bagaimana pula untuk menentukan orangnya," tanyanya.
Terkait dengan aplikasi e-planning yang sudah disiapkan oleh Bappeda Bali itu, Pastika berpesan agar terus dimatangkan sehingga perencanaan program ke depannya menjadi lebih efektif dan efisien.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali I Putu Astawa mengatakan bahwa semestinya program yang direncanakan SKPD diarahkan terhadap target-target yang masih belum tercapai pada tahun sebelumnya.
"Sekarang siapa yang bagus membuat program dan memberikan efek pada masyarakat, layak mendapatkan pembiayaan yang lebih banyak," ucapnya.
Oleh karena itu, lewat e-planning pihaknya juga bisa memastikan agar program-program yang disusun SKPD itu benar-benar efektif untuk mengurangi pemborosan anggaran.
Di sisi lain, Astawa melihat SDM di masing-masing SKPD yang terlibat dalam penyusunan program masih belum memuaskan padahal perencanaan dan manajemen pembangunan itu sangat penting. "Kalau perencanaannya jelek, otomatis realisasinya tidak bagus," ujarnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016