Tabanan (Antara Bali) - Bupati Tabanan, Bali Ni Putu Eka Wiryastuti mendukung gerakan pendidikan kader bangsa yang dimotori oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
"Sebagai pimpinan daerah yang memiliki tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama perlindungan terhadap hak anak dan perempuan dalam mendapatkan keadilan," kata Bupati Ni Putu Eka Wiryastuti ketika menerima pengurus P2TP2A dan Forum Anak Daerah (FAD) di ruang kerjanya, Selasa.
Ia menyatakan komitmennya mendukung gerakan pendidikan kader bangsa agar masyarakat, terutama kaum perempuan dan anak-anak mendapat perlindungan dan hak di mata hukum.
"Masyarakat kita masih sangat awam dengan urusan hukum, sehingga banyak sekali kasus yang tidak ditangani. Saya tidak ingin mendengar ada korban kekerasan lagi yang menimpa anak dan kaum perempuan," ujarnya.
Ia mengharapkan para kader nantinya bisa sebagai fasilitator yang mengambil aspirasi dan membantu melaporkan kasus yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.
"Mari berdayakan kader semaksimal mungkin. Kader ini harus dibina dengan baik untuk melawan ketidakadilan dan memperjuangkan dalam bidang hukum. Kader ini juga harus berkelanjutan ke depan dengan terus memantapkan program yang dimiliki, karena pengkaderan merupakan salah satu bentuk revolusi mental," ujar Bupati Eka.
Direktur Jaringan Peduli Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (JPAKK) Provinsi Bali, Nengah Budawati mengatakan, pendidikan kader bangsa telah diberikan kepada 100 orang yang berasal dari 100 desa di Kabupaten Tabanan.
Para kader itu merupakan Ketua Tim Penggerak PKK di tingkat desa yang dibekali pengetahuan tentang hukum dan HAM terutama bagi anak dan perempuan.
"Kasus kekerasan yang menimpa anak dan perempuan saat ini semakin banyak. Melalui pembekalan ini kami harap masyarakat awam tahu tentang hukum dan berani memperjuangkan haknya di mata hukum, " ujarnya.
Nengah Budawati menjelaskan, hingga kini baru 100 kader yang dilatih dan masih tersisa 33 kader lagi karena total jumlah desa di Kabupaten Tabanan sebanyak 133 desa.
Pihaknya berencana para kader itu akan dilantik bulan Juni mendatang. "Kader ini kami latih dan kami mebutuhkan lisensi dari Ibu Bupati dengan melantik mereka sehingga nantinya memiliki kejelasan status di masyarakat. Mereka nantinya bertugas menyampaikan kasus yang terjadi di masyarakat, terutama yang menimpa anak dan perempuan," ujarnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Sebagai pimpinan daerah yang memiliki tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama perlindungan terhadap hak anak dan perempuan dalam mendapatkan keadilan," kata Bupati Ni Putu Eka Wiryastuti ketika menerima pengurus P2TP2A dan Forum Anak Daerah (FAD) di ruang kerjanya, Selasa.
Ia menyatakan komitmennya mendukung gerakan pendidikan kader bangsa agar masyarakat, terutama kaum perempuan dan anak-anak mendapat perlindungan dan hak di mata hukum.
"Masyarakat kita masih sangat awam dengan urusan hukum, sehingga banyak sekali kasus yang tidak ditangani. Saya tidak ingin mendengar ada korban kekerasan lagi yang menimpa anak dan kaum perempuan," ujarnya.
Ia mengharapkan para kader nantinya bisa sebagai fasilitator yang mengambil aspirasi dan membantu melaporkan kasus yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.
"Mari berdayakan kader semaksimal mungkin. Kader ini harus dibina dengan baik untuk melawan ketidakadilan dan memperjuangkan dalam bidang hukum. Kader ini juga harus berkelanjutan ke depan dengan terus memantapkan program yang dimiliki, karena pengkaderan merupakan salah satu bentuk revolusi mental," ujar Bupati Eka.
Direktur Jaringan Peduli Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (JPAKK) Provinsi Bali, Nengah Budawati mengatakan, pendidikan kader bangsa telah diberikan kepada 100 orang yang berasal dari 100 desa di Kabupaten Tabanan.
Para kader itu merupakan Ketua Tim Penggerak PKK di tingkat desa yang dibekali pengetahuan tentang hukum dan HAM terutama bagi anak dan perempuan.
"Kasus kekerasan yang menimpa anak dan perempuan saat ini semakin banyak. Melalui pembekalan ini kami harap masyarakat awam tahu tentang hukum dan berani memperjuangkan haknya di mata hukum, " ujarnya.
Nengah Budawati menjelaskan, hingga kini baru 100 kader yang dilatih dan masih tersisa 33 kader lagi karena total jumlah desa di Kabupaten Tabanan sebanyak 133 desa.
Pihaknya berencana para kader itu akan dilantik bulan Juni mendatang. "Kader ini kami latih dan kami mebutuhkan lisensi dari Ibu Bupati dengan melantik mereka sehingga nantinya memiliki kejelasan status di masyarakat. Mereka nantinya bertugas menyampaikan kasus yang terjadi di masyarakat, terutama yang menimpa anak dan perempuan," ujarnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016