Jakarta (Antara Bali) - Rapat Pimpinan Nasional Golkar yang
diselenggarakan kubu Aburizal Bakrie memutuskan penyelenggaraan
Musyawarah Nasional Luar Biasa selambatnya Juni 2016.
"Akhirnya Rapimnas menyetujui Munaslub dengan berpijak kepada keputusan hukum," kata Wakil Ketua Umum Golkar kubu Aburizal, Nurdin Halid di Jakarta, Senin.
Nurdin mengatakan Rapimnas menyepakati bahwa penyelenggaraan Munaslub harus memiliki kekuatan hukum sehingga peserta Rapimnas meminta Menteri Hukum dan HAM agar menentukan kepengurusan Golkar yang legal menyelenggarakan Munaslub tersebut.
"Penyelenggaraan Munaslub harus ada legal standing. Untuk waktunya disepakati selambat-lambatnya bulan Juni 2016," ujar Nurdin.
Secara terpisah, Menkumham Yasonna Laoly yang hadir dalam penutupan Rapimnas itu berjanji akan mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Riau untuk mengakomodasi legalitas penyelenggaraan Munaslub tersebut.
Menurut Yasonna, kepengurusan Golkar hasil Munas Riau dapat mengakomodasi kepentingan kedua pihak.
"Ya Riau lah (yang akan disahkan)," kata Yasonna.
Dalam kepengurusan Golkar hasil Munas Riau, Ketua Umum Golkar dijabat Aburizal dengan Sekjen Idrus Marham dan Wakil Ketua Umum Agung Laksono.
Sebelumnya, Ketua Umum Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono menyatakan enggan mengikuti Munaslub kubu Aburizal. Bagi Agung Munas Golkar harus diselenggarakan Tim Transisi yang diketuai Jusuf Kalla, sesuai amanat Mahkamah Partai Golkar.
Namun Jusuf Kalla yang hadir dalam Rapimnas kubu Aburizal menjamin bahwa Munaslub akan diikuti kedua kubu secara adil. Dirinya akan segera berbicara dengan Agung Laksono mengenai hal ini. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Akhirnya Rapimnas menyetujui Munaslub dengan berpijak kepada keputusan hukum," kata Wakil Ketua Umum Golkar kubu Aburizal, Nurdin Halid di Jakarta, Senin.
Nurdin mengatakan Rapimnas menyepakati bahwa penyelenggaraan Munaslub harus memiliki kekuatan hukum sehingga peserta Rapimnas meminta Menteri Hukum dan HAM agar menentukan kepengurusan Golkar yang legal menyelenggarakan Munaslub tersebut.
"Penyelenggaraan Munaslub harus ada legal standing. Untuk waktunya disepakati selambat-lambatnya bulan Juni 2016," ujar Nurdin.
Secara terpisah, Menkumham Yasonna Laoly yang hadir dalam penutupan Rapimnas itu berjanji akan mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Riau untuk mengakomodasi legalitas penyelenggaraan Munaslub tersebut.
Menurut Yasonna, kepengurusan Golkar hasil Munas Riau dapat mengakomodasi kepentingan kedua pihak.
"Ya Riau lah (yang akan disahkan)," kata Yasonna.
Dalam kepengurusan Golkar hasil Munas Riau, Ketua Umum Golkar dijabat Aburizal dengan Sekjen Idrus Marham dan Wakil Ketua Umum Agung Laksono.
Sebelumnya, Ketua Umum Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono menyatakan enggan mengikuti Munaslub kubu Aburizal. Bagi Agung Munas Golkar harus diselenggarakan Tim Transisi yang diketuai Jusuf Kalla, sesuai amanat Mahkamah Partai Golkar.
Namun Jusuf Kalla yang hadir dalam Rapimnas kubu Aburizal menjamin bahwa Munaslub akan diikuti kedua kubu secara adil. Dirinya akan segera berbicara dengan Agung Laksono mengenai hal ini. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016