Mangupura (Antara Bali) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali, mengapresiasi pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis Akrual di Kabupaten Badung, yang sudah terlaksana baik sehingga mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
"Saya sangat mengapresiasi upaya Pemkab Badung yang telah berkomitemn mewujudkan SAP yang efektif," kata Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Bali Dori Santosa, di Mangupura, Rabu.
Ia menegaskan, keberhasilan dalam membangun komitmen bersama seluruh jajaran hingga SKPD dalam upaya pelaksanaan SAP itu menjadi salah satu bobot penilaian dari BPK RI dalam memberikan opininya.
Dalam acara sosialisasi SAP di ruang Kertha Gosana itu, turut dihadiri Pejabat Bupati Badung Nyoman Harry Yudha Saka, Sekkab Badung Kompyang R Swandika serta seluruh Pimpinan SKPD, PPK, PPTK , bendahara, sekretaris dan lurah di lingkungan Pemkab Badung.
Dori Santosa menegaskan perbedaan penerapan SAP berbasis akrual dan kas terletak pada waktu pengakuan dan pencatatan suatu transaksi.
"Apabila SAP dengan basis kas, suatu transaksi diakui dan dicatat pada saat terdapat penerimaan kas atau pengeluaran kas dari kas daerah," ujarnya.
Sedangkan, SAP berbasis akrual, suatu transaksi diakui dan dicatat pada saat terjadinya, tanpa harus menunggu adanya penerimaan atau pengeluaran kas dari kas daerah.
Kemudian, SAP dengan berbasis akrual, pendapatan diakui pada saat pemerintah daerah menerbitkan Surat Ketetapan (pajak atau retribusi).
"Kami sangat berharap Tahun 2015, yang laporan keuangannya disusun berdasarkan SAP berbasis Akrual, Pemerintah Kabupaten Badung tetap dapat mempertahankan opini tersebut," ujarnya.
Penjabat Bupati Badung Nyoman Harry Yudha Saka mengatakan, Pemerintah Kabupaten Badung tetap taat asas dan mengikuti ketentuan dan peraturan serta norma yang ada.
"Dalam upaya ini Pemkab Badung sangat mendukung agar tata kelola keuangan daerah lebih baik, sehingga dengan sosialisasi dan pembinaan ini SKPD dapat memahami SAP berbasis Akrual ini," ujarnya.
Pihaknya mengharapkan, dengan upaya itu dapat mewujudkan keyakinan dan optimisme dalam mewujudkan SAP berbasis Akrual di Kabupaten Badung.
Yudha Saka mengatakan Tahun 2015, BPK RI Perwakilan Provinsi Bali telah melakukan serangkaian pemeriksaan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Badung tahun 2014, yang telah memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis Akrual tahun 2014 sampai dengan triwulan III tahun 2015 dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas PAD 2014 dan 2015.
Dalam pemeriksaan kinerja itu, terdapat beberapa catatan-catatan yang perlu diperbaiki dan ditindaklanjuti serta solusi pemecahannya oleh beberapa SKPD terkait. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Saya sangat mengapresiasi upaya Pemkab Badung yang telah berkomitemn mewujudkan SAP yang efektif," kata Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Bali Dori Santosa, di Mangupura, Rabu.
Ia menegaskan, keberhasilan dalam membangun komitmen bersama seluruh jajaran hingga SKPD dalam upaya pelaksanaan SAP itu menjadi salah satu bobot penilaian dari BPK RI dalam memberikan opininya.
Dalam acara sosialisasi SAP di ruang Kertha Gosana itu, turut dihadiri Pejabat Bupati Badung Nyoman Harry Yudha Saka, Sekkab Badung Kompyang R Swandika serta seluruh Pimpinan SKPD, PPK, PPTK , bendahara, sekretaris dan lurah di lingkungan Pemkab Badung.
Dori Santosa menegaskan perbedaan penerapan SAP berbasis akrual dan kas terletak pada waktu pengakuan dan pencatatan suatu transaksi.
"Apabila SAP dengan basis kas, suatu transaksi diakui dan dicatat pada saat terdapat penerimaan kas atau pengeluaran kas dari kas daerah," ujarnya.
Sedangkan, SAP berbasis akrual, suatu transaksi diakui dan dicatat pada saat terjadinya, tanpa harus menunggu adanya penerimaan atau pengeluaran kas dari kas daerah.
Kemudian, SAP dengan berbasis akrual, pendapatan diakui pada saat pemerintah daerah menerbitkan Surat Ketetapan (pajak atau retribusi).
"Kami sangat berharap Tahun 2015, yang laporan keuangannya disusun berdasarkan SAP berbasis Akrual, Pemerintah Kabupaten Badung tetap dapat mempertahankan opini tersebut," ujarnya.
Penjabat Bupati Badung Nyoman Harry Yudha Saka mengatakan, Pemerintah Kabupaten Badung tetap taat asas dan mengikuti ketentuan dan peraturan serta norma yang ada.
"Dalam upaya ini Pemkab Badung sangat mendukung agar tata kelola keuangan daerah lebih baik, sehingga dengan sosialisasi dan pembinaan ini SKPD dapat memahami SAP berbasis Akrual ini," ujarnya.
Pihaknya mengharapkan, dengan upaya itu dapat mewujudkan keyakinan dan optimisme dalam mewujudkan SAP berbasis Akrual di Kabupaten Badung.
Yudha Saka mengatakan Tahun 2015, BPK RI Perwakilan Provinsi Bali telah melakukan serangkaian pemeriksaan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Badung tahun 2014, yang telah memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis Akrual tahun 2014 sampai dengan triwulan III tahun 2015 dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas PAD 2014 dan 2015.
Dalam pemeriksaan kinerja itu, terdapat beberapa catatan-catatan yang perlu diperbaiki dan ditindaklanjuti serta solusi pemecahannya oleh beberapa SKPD terkait. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016