Mangupura (Antara Bali) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Badung, Bali, Putu Parwata meyakini masyarakat Badung siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
"Kami meyakini itu karena DPRD sebagai fungsi legislasi, aggaran dan pengawasan akan mendorong masyarakat Badung agar lebih siap menghadapi era persaingan itu," ujar Putu Parwata di Badung, Selasa.
Ia mengatakan, dalam mendorong upaya itu, pihaknya akan memfasilitasi peningkatan SDM masyarakat Badung yang melihat dari aspek sosial, budaya dan lingkungan sehingga mampu mengembangkan potensi yang ada dan tidak menutup diri akan persaingan global itu.
Parwata mengatakan, ada lima arus bebas pasar Asean yang menjadi tantangan terberat, yakni arus bebas barang, arus bebas jasa, arus bebas jasa, arus bebas tenaga kerja terampil, arus bebas modal dan arus bebas investasi.
"Oleh sebab itu, siap tidak siap, masyarakat Badung harus dapat bersaing," ujar politisi asal Desa Dalung, Badung, itu.
Untuk potensi masalah dan konflik dalam era pesaingan bebas itu, kata dia, memang akan timbul pasar neolibralisme sehingga, DPRD selaku legislasi akan mencarikan solusi agar masyarakat Badung tidak hanya menjadi penonton.
Pihaknya mencarikan solusi supaya MEA ini tidak merubah tatanan sosial, budaya dan alam Badung yang menjadi roh pariwisata Bali.
"Hal ini dikarenakan 70 persen APBD Badung digerakkan oleh sektor pariwisata," ujarnya.
Secara sosial Badung akan berhadapan dengan masyarakat Asean, sehingga dengan masyarakat Badung harus menciptakan iklim sosial dengan menerima segala pembaharuan di segala bidang.
"Hal ini karena, banyak bangunan usaha-usaha yang berlebel Asean sehingga kami menekankan agar masyarakat tetap bisa bersaing dan terbuka," katanya.
Melihat dari segi aspek budaya, kata dia, masyarakat Badung harus siap menghadapi beranekaragam budaya dan aktivitas orang dari luar.
"Namun disektor kepariwisataan masuknya kebudayaan luar tidak akan menjadi masalah signifikan, karena masyarakat Badung sudah mengantisipasi dampak buruk yang kemungkinan terjadi," ujarnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Kami meyakini itu karena DPRD sebagai fungsi legislasi, aggaran dan pengawasan akan mendorong masyarakat Badung agar lebih siap menghadapi era persaingan itu," ujar Putu Parwata di Badung, Selasa.
Ia mengatakan, dalam mendorong upaya itu, pihaknya akan memfasilitasi peningkatan SDM masyarakat Badung yang melihat dari aspek sosial, budaya dan lingkungan sehingga mampu mengembangkan potensi yang ada dan tidak menutup diri akan persaingan global itu.
Parwata mengatakan, ada lima arus bebas pasar Asean yang menjadi tantangan terberat, yakni arus bebas barang, arus bebas jasa, arus bebas jasa, arus bebas tenaga kerja terampil, arus bebas modal dan arus bebas investasi.
"Oleh sebab itu, siap tidak siap, masyarakat Badung harus dapat bersaing," ujar politisi asal Desa Dalung, Badung, itu.
Untuk potensi masalah dan konflik dalam era pesaingan bebas itu, kata dia, memang akan timbul pasar neolibralisme sehingga, DPRD selaku legislasi akan mencarikan solusi agar masyarakat Badung tidak hanya menjadi penonton.
Pihaknya mencarikan solusi supaya MEA ini tidak merubah tatanan sosial, budaya dan alam Badung yang menjadi roh pariwisata Bali.
"Hal ini dikarenakan 70 persen APBD Badung digerakkan oleh sektor pariwisata," ujarnya.
Secara sosial Badung akan berhadapan dengan masyarakat Asean, sehingga dengan masyarakat Badung harus menciptakan iklim sosial dengan menerima segala pembaharuan di segala bidang.
"Hal ini karena, banyak bangunan usaha-usaha yang berlebel Asean sehingga kami menekankan agar masyarakat tetap bisa bersaing dan terbuka," katanya.
Melihat dari segi aspek budaya, kata dia, masyarakat Badung harus siap menghadapi beranekaragam budaya dan aktivitas orang dari luar.
"Namun disektor kepariwisataan masuknya kebudayaan luar tidak akan menjadi masalah signifikan, karena masyarakat Badung sudah mengantisipasi dampak buruk yang kemungkinan terjadi," ujarnya. (WDY)
Editor : I Made Surya
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016