Denpasar (Antara Bali) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mengharapkan bank perkreditan rakyat di daerah itu lebih kompetitif menjelang pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) perbankan tahun 2020.
"BPR harus kompetitif. Tak hanya sesama BPR tetapi juga bersaing dengan bank umum yang semakin meluaskan sayapnya seperti melalui produk laku pandai," kata Kepala OJK Bali Zulmi di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, selain bank umum, BPR juga berada di tengah keberadaan lembaga perkreditan desa (LPD) dan sekitar 4.600 koperasi dengan produknya yang hampir mirip dengan perbankan.
Untuk itu,dengan posisi terjepit tersebut maka BPR harus lebih kompetitif, baik dari sisi produk, pelayanan hingga tampilan BPR. "Selain produk, juga layanan dan tampilan BPR," ucap Zulmi.
Selain kompetitif, OJK mengharapkan agar BPR kuat dalam permodalan yakni memenuhi modal inti sebesar Rp6 miliar pada tahun 2024.
Sehingga, OJK melarang pemegang saham BPR untuk membagikan dividen atau laba bersama hingga modal BPR mencapai Rp6 miliar.
OJK mencatat kinerja BPR di Pulau Dewata menunjukkan kinerja yang positif salah satunya dengan permodalan BPR di Bali masih tergolong tinggi yakni sebesar 16,38 persen pada 31 Oktober 2015.
Aset BPR di Bali yang mencapai 138 kantor pusat dan 43 kantor cabang itu selama 10 bulan terakhir meningkat 15,37 persen dari Rp9,53 triliun menjadi Rp10,99 triliun.
Selain modal dan kompetitif, OJK juga meminta BPR berkontribusi terhadap pembangunan di Bali seperti pembiayaan kredit apalagi menjelang pemberlakuan MEA.
"Di sinilah peran BPR. Walaupun baru berlaku tahun 2020 untuk perbankan, tetapi kita masih memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri menjadi tuan rumah di negeri sendiri," ucapnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"BPR harus kompetitif. Tak hanya sesama BPR tetapi juga bersaing dengan bank umum yang semakin meluaskan sayapnya seperti melalui produk laku pandai," kata Kepala OJK Bali Zulmi di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, selain bank umum, BPR juga berada di tengah keberadaan lembaga perkreditan desa (LPD) dan sekitar 4.600 koperasi dengan produknya yang hampir mirip dengan perbankan.
Untuk itu,dengan posisi terjepit tersebut maka BPR harus lebih kompetitif, baik dari sisi produk, pelayanan hingga tampilan BPR. "Selain produk, juga layanan dan tampilan BPR," ucap Zulmi.
Selain kompetitif, OJK mengharapkan agar BPR kuat dalam permodalan yakni memenuhi modal inti sebesar Rp6 miliar pada tahun 2024.
Sehingga, OJK melarang pemegang saham BPR untuk membagikan dividen atau laba bersama hingga modal BPR mencapai Rp6 miliar.
OJK mencatat kinerja BPR di Pulau Dewata menunjukkan kinerja yang positif salah satunya dengan permodalan BPR di Bali masih tergolong tinggi yakni sebesar 16,38 persen pada 31 Oktober 2015.
Aset BPR di Bali yang mencapai 138 kantor pusat dan 43 kantor cabang itu selama 10 bulan terakhir meningkat 15,37 persen dari Rp9,53 triliun menjadi Rp10,99 triliun.
Selain modal dan kompetitif, OJK juga meminta BPR berkontribusi terhadap pembangunan di Bali seperti pembiayaan kredit apalagi menjelang pemberlakuan MEA.
"Di sinilah peran BPR. Walaupun baru berlaku tahun 2020 untuk perbankan, tetapi kita masih memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri menjadi tuan rumah di negeri sendiri," ucapnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015