Jakarta (Antara Bali) - Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay menyatakan kekecewaannya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terlihat enggan membeberkan orang atau perusahaan yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan.
"Sekretaris Daerah malah mengatakan hal itu harus hati-hati dan perlu waktu. Jawaban seperti itu tentu tidak memuaskan," kata Saleh Partaonan Daulay melalui pesan singkat diterima di Jakarta, Senin.
Komisi VIII sedang melakukan kunjungan kerja pada masa reses ke Sumatera Selatan untuk mendengar aspirasi masyarakat dan melihat secara langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan serta asap oleh pemerintah.
Di Palembang, Komisi VIII mengadakan rapat terbatas dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Minggu (1/10) yang akan dilanjutkan dengan pertemuan bersama Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin pada Senin.
Tentang pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan, Saleh mengatakan di banyak media pemerintah sudah menyebutkan ada beberapa orang dan perusahaan yang telah diperiksa dan ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab.
"Bila tidak diungkap secara jelas, masyarakat akan sulit untuk memantau dan mengikuti perkembangannya. Padahal, korban dan kerugian yang dirasakan masyarakat semakin meluas," tuturnya.
Anggota Komisi VIII juga melihat dan memantau langsung hutan dan lahan yang terbakar dengan menggunakan helikopter. Melihat kondisi tersebut, Saleh meminta pemerintah tidak menghentikan operasi pemadaman yang dilakukan. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Sekretaris Daerah malah mengatakan hal itu harus hati-hati dan perlu waktu. Jawaban seperti itu tentu tidak memuaskan," kata Saleh Partaonan Daulay melalui pesan singkat diterima di Jakarta, Senin.
Komisi VIII sedang melakukan kunjungan kerja pada masa reses ke Sumatera Selatan untuk mendengar aspirasi masyarakat dan melihat secara langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan serta asap oleh pemerintah.
Di Palembang, Komisi VIII mengadakan rapat terbatas dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Minggu (1/10) yang akan dilanjutkan dengan pertemuan bersama Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin pada Senin.
Tentang pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan, Saleh mengatakan di banyak media pemerintah sudah menyebutkan ada beberapa orang dan perusahaan yang telah diperiksa dan ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab.
"Bila tidak diungkap secara jelas, masyarakat akan sulit untuk memantau dan mengikuti perkembangannya. Padahal, korban dan kerugian yang dirasakan masyarakat semakin meluas," tuturnya.
Anggota Komisi VIII juga melihat dan memantau langsung hutan dan lahan yang terbakar dengan menggunakan helikopter. Melihat kondisi tersebut, Saleh meminta pemerintah tidak menghentikan operasi pemadaman yang dilakukan. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015