Sanur (Antara Bali) - Badan pengkajian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyerap aspirasi rakyat di daerah melalui temu pakar atau tokoh masyarakat dalam implementasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara dan sistem ketatanegaraan.
"Dalam acara temu pakar atau tokoh ini kami banyak menerima aspirasi dan masukan agar menguatkan kembali MPR sebagai lembaga tinggi negara," kata Ketua Badan Pengkajian MPR, Bambang Sadono, di Sanur, Denpasar, Rabu.
Dalam diskusi itu para pakar yang dihadiri Wakil Badan Pengkajian DPR/MPR, Martin Hutabara dan TB Soenmandjaja itu beserta Anggota DPR/MPR RI, H Marwan Cik Asan dan Dedi Wahidi itu sepakat untuk penguatan Pancasila dan pengembalian Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Selain itu, pakar juga mengharapkan MPR dapat dikembalikan kembali sebagai lembaga tinggi negara dengan tugas untuk menetapkan GBHN yang berisi program jangka panjang dan dievaluasi setiap lima tahun. "Tadi ada juga kami terima aspirasi untuk penguatan DPD yang kami tampung," ujarnya.
Kemudian, pakar bersama MPR berkomitmen untuk memperkuat posisi Pancasila, karena isi UUD saat ini tidak ada menyebutkan Pancasila dalam pasal itu sehingga perlu dipertegas UUD yang mana perlu dirujuk dalam pembukaan itu.
"Kesepakatan ini sudah menjadi komitmen seluruh pakar di seluruh Indonesia yang sudah dilaksanakan di 20 provinsi," ujarnya.
Untuk program MPR yang sudah dilakukan, kata dia, mengadakan seminar dengan universitas di seluruh Indonesia untuk mengumpulkan para intelektual menyampaikan pendapat dan membahas tema-tema yang dibahas di MPR.
Kemudian juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat masing-masing provinsi saat kunjungan untuk mengutarakan aspirasinya. "MPR akan menyerap semua masukan, usulan dan saran dari masyarakat," ujarnya.
Menurut dia, pemahaman masyarakat tentang Pancasila berbeda-beda terutama aplikasi dalam sekolah-sekolah yang belum terserap dengan baik sehingga perlu dikuatkan kembali.
Terkait adanya tekanan politik dari negara luar, diakuinya, justru makin meyakinkan Indonesia dalam penguatan ideologi dan dasar negara yang harus diperkuat kembali dengan lebih mencintai tanah air, memiliki idealisme yang tinggi dari negara lain.
"Mudah-mudahan ke depannya MPR akan merumuskan dan menyampaikan aspirasi masyarakat di daerah agar dapat lebih disempurnakan," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Dalam acara temu pakar atau tokoh ini kami banyak menerima aspirasi dan masukan agar menguatkan kembali MPR sebagai lembaga tinggi negara," kata Ketua Badan Pengkajian MPR, Bambang Sadono, di Sanur, Denpasar, Rabu.
Dalam diskusi itu para pakar yang dihadiri Wakil Badan Pengkajian DPR/MPR, Martin Hutabara dan TB Soenmandjaja itu beserta Anggota DPR/MPR RI, H Marwan Cik Asan dan Dedi Wahidi itu sepakat untuk penguatan Pancasila dan pengembalian Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Selain itu, pakar juga mengharapkan MPR dapat dikembalikan kembali sebagai lembaga tinggi negara dengan tugas untuk menetapkan GBHN yang berisi program jangka panjang dan dievaluasi setiap lima tahun. "Tadi ada juga kami terima aspirasi untuk penguatan DPD yang kami tampung," ujarnya.
Kemudian, pakar bersama MPR berkomitmen untuk memperkuat posisi Pancasila, karena isi UUD saat ini tidak ada menyebutkan Pancasila dalam pasal itu sehingga perlu dipertegas UUD yang mana perlu dirujuk dalam pembukaan itu.
"Kesepakatan ini sudah menjadi komitmen seluruh pakar di seluruh Indonesia yang sudah dilaksanakan di 20 provinsi," ujarnya.
Untuk program MPR yang sudah dilakukan, kata dia, mengadakan seminar dengan universitas di seluruh Indonesia untuk mengumpulkan para intelektual menyampaikan pendapat dan membahas tema-tema yang dibahas di MPR.
Kemudian juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat masing-masing provinsi saat kunjungan untuk mengutarakan aspirasinya. "MPR akan menyerap semua masukan, usulan dan saran dari masyarakat," ujarnya.
Menurut dia, pemahaman masyarakat tentang Pancasila berbeda-beda terutama aplikasi dalam sekolah-sekolah yang belum terserap dengan baik sehingga perlu dikuatkan kembali.
Terkait adanya tekanan politik dari negara luar, diakuinya, justru makin meyakinkan Indonesia dalam penguatan ideologi dan dasar negara yang harus diperkuat kembali dengan lebih mencintai tanah air, memiliki idealisme yang tinggi dari negara lain.
"Mudah-mudahan ke depannya MPR akan merumuskan dan menyampaikan aspirasi masyarakat di daerah agar dapat lebih disempurnakan," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015