Denpasar (Antara Bali) - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Bali mengharapkan pemafaatan dana desa untuk 2015 dapat difokuskan untuk pembangunan infrastruktur di masing-masing desa.
"Menurut kami, jika infrastruktur desa sudah selesai terbangun tahun ini, maka bantuan tahun depan dapat diarahkan untuk pengembangan ekonomi produktif," kata Kepala BPMPD Provinsi Bali Ketut Lihadnyana, di Denpasar, Jumat.
Pihaknya berharap dana desa yang telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur itu, kemudian bisa diarahkan pada program padat karya sehingga bisa banyak menyerap tenaga kerja.
"Untuk pencairan dana desa tahap kedua semuanya sudah cair. Apalagi memang Peraturan Menteri Keuangan mengatur supaya paling lambat Oktober ini dana desa harus sudah dicairkan, sedangkan tahap ketiga dapat dicairkan mulai November 2015," ujar Lihadnyana.
Bali untuk 2015 mendapatkan dana desa yang besarnya total Rp185,42 miliar lebih yang diterima oleh 636 desa. Tiap desa rata-rata mendapatkan dana desa sebesar Rp260 juta.
"Dana desa tidak diberikan sekaligus Rp260 juta, tetapi dibagi menjadi tiga termin yakni termin pertama mendapatkan 40 persen, termin kedua 40 persen dan termin ketiga 20 persen," katanya.
Pemerintah Provinsi Bali, lanjut dia, sebelumnya juga sudah melatih para kepala desa terkait pengelolaan dana desa, mulai dari tahap perencanaan, realisasi, hingga langkah pengendalian.
"Bahkan Bali oleh pemerintah pusat dijadikan sebagai salah satu percontohan pengelolaan dana desa," ujarnya.
Oleh karena itu, Lihadnyana berpandangan pencairan dana desa di Bali sejauh ini tidak ada masalah karena memang perangkat desa sudah sangat siap.
Apalagi, ucap Lihadnyana, pihak desa sudah berbekal pengalaman sebelumnya mengelola dana program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Mandara dari Pemprov Bali sebesar Rp1,02 miliar untuk setiap desa miskin. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Menurut kami, jika infrastruktur desa sudah selesai terbangun tahun ini, maka bantuan tahun depan dapat diarahkan untuk pengembangan ekonomi produktif," kata Kepala BPMPD Provinsi Bali Ketut Lihadnyana, di Denpasar, Jumat.
Pihaknya berharap dana desa yang telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur itu, kemudian bisa diarahkan pada program padat karya sehingga bisa banyak menyerap tenaga kerja.
"Untuk pencairan dana desa tahap kedua semuanya sudah cair. Apalagi memang Peraturan Menteri Keuangan mengatur supaya paling lambat Oktober ini dana desa harus sudah dicairkan, sedangkan tahap ketiga dapat dicairkan mulai November 2015," ujar Lihadnyana.
Bali untuk 2015 mendapatkan dana desa yang besarnya total Rp185,42 miliar lebih yang diterima oleh 636 desa. Tiap desa rata-rata mendapatkan dana desa sebesar Rp260 juta.
"Dana desa tidak diberikan sekaligus Rp260 juta, tetapi dibagi menjadi tiga termin yakni termin pertama mendapatkan 40 persen, termin kedua 40 persen dan termin ketiga 20 persen," katanya.
Pemerintah Provinsi Bali, lanjut dia, sebelumnya juga sudah melatih para kepala desa terkait pengelolaan dana desa, mulai dari tahap perencanaan, realisasi, hingga langkah pengendalian.
"Bahkan Bali oleh pemerintah pusat dijadikan sebagai salah satu percontohan pengelolaan dana desa," ujarnya.
Oleh karena itu, Lihadnyana berpandangan pencairan dana desa di Bali sejauh ini tidak ada masalah karena memang perangkat desa sudah sangat siap.
Apalagi, ucap Lihadnyana, pihak desa sudah berbekal pengalaman sebelumnya mengelola dana program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Mandara dari Pemprov Bali sebesar Rp1,02 miliar untuk setiap desa miskin. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015