Denpasar (Antara Bali) - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Bali lebih memfokuskan pembinaan terkait pendidikan anak usia dini (PAUD) pada daerah-daerah yang banyak penduduk miskinnya.
"Untuk di daerah-daerah miskin, kami juga membuat PAUD rintisan. Umumnya pada daerah tersebut, memang dukungan sarana dan prasarananya sedikit," kata Kepala Disdikpora Provinsi Bali Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani, di Denpasar, Kamis.
Ia mengemukakan, daerah-daerah yang tergolong miskin dan menjadi fokus pembinaan PAUD itu diantaranya berada di Kabupaten Karangasem, Buleleng, dan Bangli.
"Tenaga pengajar yang bertugas di sana itu kami fasilitasi dengan diberikan pelatihan. Seperti diketahui, dibutuhkan keterampilan khusus bagi para pendidik PAUD dibandingkan dengan para pendidik di jenjang pendidikan yang lebih tinggi," ujarnya.
Dengan demikian, lanjut TIA, diharapkan tenaga pendidik yang sudah diberikan pelatihan itu sudah siap untuk mengajar di depan kelas.
TIA tidak memungkiri, pada daerah-daerah miskin itu tidak sedikit para orang tua yang tidak siap kalau anaknya bersekolah dan memilih menyuruh mereka untuk membantu bekerja.
"Untungnya, biaya PAUD di daerah kita tidak besar karena dikelola oleh banjar maupun desa. Jadi, sebelum pusat menetapkan PAUD sebagai komitmen nasional, Bali sesungguhnya sudah siap," katanya.
Bahkan, lanjut dia, angka partisipasi kasar (APK) untuk anak usia 3-6 tahun di Bali lebih dari 73 persen atau sudah di atas rata-rata nasional.
"Dengan banyak PAUD di Bali yang menggunakan sarana belajar di balai banjar (dusun) dan juga pengelola masyarakat setempat, akan jauh mengurangi biaya yang dibutuhkan. Jadi, target tercapai tanpa membebani dana cukup besar," ucapnya.
Keberadaan dan pembinaan PAUD, ujar TIA, sesungguhnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, bersama dengan SD dan SMP.
Sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan ke depan akan menjadikan PAUD sebagai pendidikan wajib untuk setiap anak yang akan melanjutkan ke sekolah dasar. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Untuk di daerah-daerah miskin, kami juga membuat PAUD rintisan. Umumnya pada daerah tersebut, memang dukungan sarana dan prasarananya sedikit," kata Kepala Disdikpora Provinsi Bali Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani, di Denpasar, Kamis.
Ia mengemukakan, daerah-daerah yang tergolong miskin dan menjadi fokus pembinaan PAUD itu diantaranya berada di Kabupaten Karangasem, Buleleng, dan Bangli.
"Tenaga pengajar yang bertugas di sana itu kami fasilitasi dengan diberikan pelatihan. Seperti diketahui, dibutuhkan keterampilan khusus bagi para pendidik PAUD dibandingkan dengan para pendidik di jenjang pendidikan yang lebih tinggi," ujarnya.
Dengan demikian, lanjut TIA, diharapkan tenaga pendidik yang sudah diberikan pelatihan itu sudah siap untuk mengajar di depan kelas.
TIA tidak memungkiri, pada daerah-daerah miskin itu tidak sedikit para orang tua yang tidak siap kalau anaknya bersekolah dan memilih menyuruh mereka untuk membantu bekerja.
"Untungnya, biaya PAUD di daerah kita tidak besar karena dikelola oleh banjar maupun desa. Jadi, sebelum pusat menetapkan PAUD sebagai komitmen nasional, Bali sesungguhnya sudah siap," katanya.
Bahkan, lanjut dia, angka partisipasi kasar (APK) untuk anak usia 3-6 tahun di Bali lebih dari 73 persen atau sudah di atas rata-rata nasional.
"Dengan banyak PAUD di Bali yang menggunakan sarana belajar di balai banjar (dusun) dan juga pengelola masyarakat setempat, akan jauh mengurangi biaya yang dibutuhkan. Jadi, target tercapai tanpa membebani dana cukup besar," ucapnya.
Keberadaan dan pembinaan PAUD, ujar TIA, sesungguhnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, bersama dengan SD dan SMP.
Sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan ke depan akan menjadikan PAUD sebagai pendidikan wajib untuk setiap anak yang akan melanjutkan ke sekolah dasar. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015