Denpasar (Antara Bali) - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menyarankan Pemerintah Provinsi Bali memperbesar porsi kegiatan supervisi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Bali Mandara II.
"Saya melihat, kurang optimalnya pelaksanaan program di beberapa wilayah disebabkan masih lemahnya monitoring atau supervisi," kata Kepala Perwakilan BPKP Bali Didik Krisdiyanto saat menyerahkan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan Pemprov Bali semester I/2015, di Denpasar, Selasa.
Menurut Didik, secara umum berbagai program Bali Mandara jilid II sudah berjalan cukup baik, namun masih perlu porsi yang lebih besar untuk kegiatan supervisi.
Pihaknya juga mengapresiasi kinerja Pemprov Bali karena telah mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan secara signifikan.
Opini WTP yang dipertahankan selama dua tahun berturut-turut, ucap dia, adalah satu bukti makin membaiknya tata kelola keuangan Pemprov Bali. "Selain itu, jumlah temuan juga makin berkurang," ujarnya sembari berharap ke depan agar pengelolaan keuangan lebih dioptimalkan lagi.
Di sisi lain, Didik juga menyinggung ego-sektoral yang masih terjadi di level kabupaten/kota. Untuk itu, dia menggugah kepedulian pemerintah kabupaten/kota untuk ikut mengawal pelaksanaan berbagai program yang ditujukan bagi masyarakat di wilayahnya.
"Jangan melihat ini program pusat atau program provinsi. Mari ikut merasa memiliki dan mengawal," tandasnya.
Selain pelaksanaan Program Bali Mandara, persoalan aset dan pemanfaatan dana desa juga menjadi atensi BPKP dalam kegiatan pengawasannya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Sudikerta menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan BPKP. Hasil audit dari BPKP nantinya akan menjadi pegangan bagi Pemprov Bali dalam meningkatkan tata kelola keuangan.
Sudikerta mengatakan beberapa hal yang menjadi catatan dalam hasil audit akan segera ditindaklanjuti Pemprov Bali.
Terkait dengan saran untuk mengoptimalkan kegiatan monitoring atau supervisi, Sudikerta menyebut bahwa hal itu sudah menjadi perhatiannya. Memang harus diakui bahwa ada program yang pelaksanaannya tak berjalan mulus di lapangan.
Dia mencontohkan program Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) ada beberapa diantaranya yang tidak terlaksana sesuai harapan. "Tetapi itu persentasenya kecil. Dari 550 unit yang tersebar di seluruh Bali, paling hanya 5 unit yang tak berjalan," urainya.
Walaupun persentasenya kecil, dia tetap melakukan evaluasi agar selanjutnya program dapat diarahkan bagi masyarakat yang lebih membutuhkan.
Dalam pertemuan itu, Wagub Sudikerta didampingi Sekda Bali Cok Ngurah Pemayun, Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Ketut Wija dan Inspektur Provinsi Bali I Ketut Teneng. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Saya melihat, kurang optimalnya pelaksanaan program di beberapa wilayah disebabkan masih lemahnya monitoring atau supervisi," kata Kepala Perwakilan BPKP Bali Didik Krisdiyanto saat menyerahkan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan Pemprov Bali semester I/2015, di Denpasar, Selasa.
Menurut Didik, secara umum berbagai program Bali Mandara jilid II sudah berjalan cukup baik, namun masih perlu porsi yang lebih besar untuk kegiatan supervisi.
Pihaknya juga mengapresiasi kinerja Pemprov Bali karena telah mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan secara signifikan.
Opini WTP yang dipertahankan selama dua tahun berturut-turut, ucap dia, adalah satu bukti makin membaiknya tata kelola keuangan Pemprov Bali. "Selain itu, jumlah temuan juga makin berkurang," ujarnya sembari berharap ke depan agar pengelolaan keuangan lebih dioptimalkan lagi.
Di sisi lain, Didik juga menyinggung ego-sektoral yang masih terjadi di level kabupaten/kota. Untuk itu, dia menggugah kepedulian pemerintah kabupaten/kota untuk ikut mengawal pelaksanaan berbagai program yang ditujukan bagi masyarakat di wilayahnya.
"Jangan melihat ini program pusat atau program provinsi. Mari ikut merasa memiliki dan mengawal," tandasnya.
Selain pelaksanaan Program Bali Mandara, persoalan aset dan pemanfaatan dana desa juga menjadi atensi BPKP dalam kegiatan pengawasannya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Sudikerta menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan BPKP. Hasil audit dari BPKP nantinya akan menjadi pegangan bagi Pemprov Bali dalam meningkatkan tata kelola keuangan.
Sudikerta mengatakan beberapa hal yang menjadi catatan dalam hasil audit akan segera ditindaklanjuti Pemprov Bali.
Terkait dengan saran untuk mengoptimalkan kegiatan monitoring atau supervisi, Sudikerta menyebut bahwa hal itu sudah menjadi perhatiannya. Memang harus diakui bahwa ada program yang pelaksanaannya tak berjalan mulus di lapangan.
Dia mencontohkan program Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) ada beberapa diantaranya yang tidak terlaksana sesuai harapan. "Tetapi itu persentasenya kecil. Dari 550 unit yang tersebar di seluruh Bali, paling hanya 5 unit yang tak berjalan," urainya.
Walaupun persentasenya kecil, dia tetap melakukan evaluasi agar selanjutnya program dapat diarahkan bagi masyarakat yang lebih membutuhkan.
Dalam pertemuan itu, Wagub Sudikerta didampingi Sekda Bali Cok Ngurah Pemayun, Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Ketut Wija dan Inspektur Provinsi Bali I Ketut Teneng. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015