Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali meminta pada Kementerian Sosial agar dapat menambah kuota penerima Kartu Keluarga Sejahtera sebanyak 40 ribu dari jumlah yang sudah didata sebelumnya.
"Kami meminta supaya kuota untuk Bali ditambah 40 ribu dan sudah diiyakan oleh Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos, karena kami takut ada yang tertinggal," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali Nyoman Wenten di Denpasar, Minggu.
Ia mengemukakan, sebelumnya sudah terdata sekitar 161 ribu KK miskin di Pulau Dewata yang berhak mendapatkan salah satu "kartu sakti" dari Presiden Joko Widodo itu.
"Namun, kami takut ada orang miskin di desa yang ternyata tidak terdata, ataupun penyandang disabilitas yang belum terdata," ujarnya.
Demikian juga, tambah Wenten, penambahan kuota itu juga ditujukan bagi para lansia yang tinggal di panti jompo dan anak-anak di panti asuhan. Dulu lansia di panti jompo tidak tercakup dalam penerima KKS karena disampaikan tidak jelas antara nama dan alamatnya masing-masing.
Dia mengatakan setelah beberapa bulan lalu KKS diluncurkan di Kabupaten Jembrana sebagai salah satu percontohan untuk kabupaten penerima KKS di Bali, saat ini pihaknya masih sedang menunggu kelanjutan KKS periode berikutnya.
"Menteri Sosial saya tanyakan masih sedang dilakukan validasi data. Jika sudah selesai (validasi) baru cetak kartunya. Jadi, sekarang kita sifatnya menunggu saja," ucapnya.
Dia menambahkan, Pemprov Bali sendiri untuk memastikan KK miskin yang berhak menerima KKS agar tidak terlewat, juga telah mengambil langkah dengan bersurat pada pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Dewata supaya cermat dalam mendata warganya.
"Di samping pendataan melalui musyawarah desa dan kelurahan, penting juga mendata warga yang tinggal di panti-panti sosial," katanya.
Di sisi lain, terkait dengan program-program yang menyentuh masyarakat miskin, menurut Wenten sesungguhnya Pemprov Bali telah lebih dahulu bergerak seperti halnya lewat program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Mandara, bedah rumah, beasiswa miskin, Jaminan Kesehatan Bali Mandara dan sebagainya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Kami meminta supaya kuota untuk Bali ditambah 40 ribu dan sudah diiyakan oleh Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos, karena kami takut ada yang tertinggal," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali Nyoman Wenten di Denpasar, Minggu.
Ia mengemukakan, sebelumnya sudah terdata sekitar 161 ribu KK miskin di Pulau Dewata yang berhak mendapatkan salah satu "kartu sakti" dari Presiden Joko Widodo itu.
"Namun, kami takut ada orang miskin di desa yang ternyata tidak terdata, ataupun penyandang disabilitas yang belum terdata," ujarnya.
Demikian juga, tambah Wenten, penambahan kuota itu juga ditujukan bagi para lansia yang tinggal di panti jompo dan anak-anak di panti asuhan. Dulu lansia di panti jompo tidak tercakup dalam penerima KKS karena disampaikan tidak jelas antara nama dan alamatnya masing-masing.
Dia mengatakan setelah beberapa bulan lalu KKS diluncurkan di Kabupaten Jembrana sebagai salah satu percontohan untuk kabupaten penerima KKS di Bali, saat ini pihaknya masih sedang menunggu kelanjutan KKS periode berikutnya.
"Menteri Sosial saya tanyakan masih sedang dilakukan validasi data. Jika sudah selesai (validasi) baru cetak kartunya. Jadi, sekarang kita sifatnya menunggu saja," ucapnya.
Dia menambahkan, Pemprov Bali sendiri untuk memastikan KK miskin yang berhak menerima KKS agar tidak terlewat, juga telah mengambil langkah dengan bersurat pada pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Dewata supaya cermat dalam mendata warganya.
"Di samping pendataan melalui musyawarah desa dan kelurahan, penting juga mendata warga yang tinggal di panti-panti sosial," katanya.
Di sisi lain, terkait dengan program-program yang menyentuh masyarakat miskin, menurut Wenten sesungguhnya Pemprov Bali telah lebih dahulu bergerak seperti halnya lewat program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Mandara, bedah rumah, beasiswa miskin, Jaminan Kesehatan Bali Mandara dan sebagainya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015