Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali menyatakan akan memprioritaskan pembahasan kelanjutan rencana pembangunan bandar udara baru di Kabupaten Buleleng ke Kementerian BUMN.
"Sebenarnya ada dua hal yang akan kami koordinasikan yakni pembangunan bandara baru dan prasarana perkeretapian. Tetapi kalau dipakai prioritas, tentu lebih mengerucut ke bandara," kata Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali Ketut Artika, di Denpasar, Jumat.
Artika mengemukakan sebelumnya jajaran Pemprov Bali telah menjadwalkan untuk melakukan koordinasi realisasi bandara Bali utara itu dengan Menteri BUMN pada Senin (6/7), hanya saja surat pemberitahuan dari Pemprov Bali ke Kementerian BUMN belum ada tanggapan.
"Kami sebenarnya ingin cepat untuk pembahasan bandara itu, ya tetapi kami juga tidak menyalahkan tertundanya pembahasan ini karena kesibukan di kementerian. Kalau kami `nyelonong` kan tidak enak," ucapnya.
Supaya pembahasan pembangunan bandara baru di Buleleng itu tidak tertunda lama, Artika mengatakan sudah menugaskan salah satu kepala bidang di Dishubinfokom Bali untuk mengecek ke Kementerian BUMN.
Meskipun pembahasan tertunda, dia menilai tidak akan berpengaruh terhadap rencana realisasi bandara tersebut karena belum ada penentuan mengenai penganggarannya dan waktu realisasi.
"Kami juga terbuka kepada siapapun yang mau berinvestasi untuk pembangunan bandara itu jika memang dianggap layak secara finansial. Tetapi tetap juga harus ada kontribusi dari pemerintah daerah seperti dalam bentuk penyertaan modal maupun kerja sama lainnya" katanya.
Sebelumnya jajaran Pemprov Bali, Bupati Buleleng dan anggota tim terkait telah menjadwalkan Senin (6/7) untuk pergi ke Kementerian BUMN untuk meminta surat penugasan terkait pembangunan bandara Buleleng dari Kementerian BUMN kepada PT Angkasa Pura I.
Titik terang rencana pembangunan bandara di Buleleng itu berdasarkan adanya surat dari Menteri Perhubungan.
Dalam surat tersebut ditujukan untuk Menteri BUMN dan Menteri Pariwisata yang isinya antara lain untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Provinsi Bali, terkait dengan pembangunan infrastruktur yakni,untuk perkeretaapian ditugaskan kepada PT KAI dan pembangunan bandara baru di Bali utara diberikan kepada PT Angkasa Pura 1. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Sebenarnya ada dua hal yang akan kami koordinasikan yakni pembangunan bandara baru dan prasarana perkeretapian. Tetapi kalau dipakai prioritas, tentu lebih mengerucut ke bandara," kata Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali Ketut Artika, di Denpasar, Jumat.
Artika mengemukakan sebelumnya jajaran Pemprov Bali telah menjadwalkan untuk melakukan koordinasi realisasi bandara Bali utara itu dengan Menteri BUMN pada Senin (6/7), hanya saja surat pemberitahuan dari Pemprov Bali ke Kementerian BUMN belum ada tanggapan.
"Kami sebenarnya ingin cepat untuk pembahasan bandara itu, ya tetapi kami juga tidak menyalahkan tertundanya pembahasan ini karena kesibukan di kementerian. Kalau kami `nyelonong` kan tidak enak," ucapnya.
Supaya pembahasan pembangunan bandara baru di Buleleng itu tidak tertunda lama, Artika mengatakan sudah menugaskan salah satu kepala bidang di Dishubinfokom Bali untuk mengecek ke Kementerian BUMN.
Meskipun pembahasan tertunda, dia menilai tidak akan berpengaruh terhadap rencana realisasi bandara tersebut karena belum ada penentuan mengenai penganggarannya dan waktu realisasi.
"Kami juga terbuka kepada siapapun yang mau berinvestasi untuk pembangunan bandara itu jika memang dianggap layak secara finansial. Tetapi tetap juga harus ada kontribusi dari pemerintah daerah seperti dalam bentuk penyertaan modal maupun kerja sama lainnya" katanya.
Sebelumnya jajaran Pemprov Bali, Bupati Buleleng dan anggota tim terkait telah menjadwalkan Senin (6/7) untuk pergi ke Kementerian BUMN untuk meminta surat penugasan terkait pembangunan bandara Buleleng dari Kementerian BUMN kepada PT Angkasa Pura I.
Titik terang rencana pembangunan bandara di Buleleng itu berdasarkan adanya surat dari Menteri Perhubungan.
Dalam surat tersebut ditujukan untuk Menteri BUMN dan Menteri Pariwisata yang isinya antara lain untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Provinsi Bali, terkait dengan pembangunan infrastruktur yakni,untuk perkeretaapian ditugaskan kepada PT KAI dan pembangunan bandara baru di Bali utara diberikan kepada PT Angkasa Pura 1. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015