Denpasar (Antara Bali - Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali mendukung pembentukan panitia khusus (pansus) untuk merevisi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
"Kami menilai belum adanya keadilan yang dirasakan oleh Bali melalui dana perimbangan yang bersumber dari dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) dan sumber daya lainnya," kata juru bicara Fraksi Golkar Ida Bagus Gede Udiyana pada sidang paripurna DPRD Bali di Denpasar, Senin.
Ia mengatakan Bali yang menyumbangkan devisa terbesar dalam sektor jasa dan pariwisata tidak mendapatkan keadilan dari pembagian anggaran melalui dana perimbangan dari pemerintah pusat.
"Eksistensi UU Nomor 33 Tahun 2004 kami rasakan sangat tidak adil dan belum sesuai dengan dengan tujuan diberlakukannya undang-undang tersebut," katanya.
Dalam rapat paripurna tersebut, Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa UU No.33 Tahun 2004 diarahkan untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan pelaksanaan otonomi daerah melalui dana perimbangan baik yang bersumber dari dana bagi hasil SDA maupun sumber daya lainnya.
Bali yang tidak memiliki potensi SDA seperti tambang, minyak bumi dan sebagainya mendapatkan dana perimbangan yang kecil dibandingkan daerah yang memiliki potensi SDA. Sementara itu, meski Bali bergerak dalam bidang jasa dan pariwisata namun Bali menyumbangkan devisa yang besar kepada negara.
Dalam UU Nomor 33 tahun 2004 belum dijabarkan sumber bagi hasil dari sumber daya lainnya seperti sektor jasa dan pariwisata. Disisi lain, UU Nomor 64 Tahun 1958 yang menjadi dasar hukum terbentuknya Provinsi Bali, NTB dan NTT dihadapkan dengan perkembangan situasi dan perkembangan lingkungan strategis yang sudah tidak relevan.(I020)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Kami menilai belum adanya keadilan yang dirasakan oleh Bali melalui dana perimbangan yang bersumber dari dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) dan sumber daya lainnya," kata juru bicara Fraksi Golkar Ida Bagus Gede Udiyana pada sidang paripurna DPRD Bali di Denpasar, Senin.
Ia mengatakan Bali yang menyumbangkan devisa terbesar dalam sektor jasa dan pariwisata tidak mendapatkan keadilan dari pembagian anggaran melalui dana perimbangan dari pemerintah pusat.
"Eksistensi UU Nomor 33 Tahun 2004 kami rasakan sangat tidak adil dan belum sesuai dengan dengan tujuan diberlakukannya undang-undang tersebut," katanya.
Dalam rapat paripurna tersebut, Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa UU No.33 Tahun 2004 diarahkan untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan pelaksanaan otonomi daerah melalui dana perimbangan baik yang bersumber dari dana bagi hasil SDA maupun sumber daya lainnya.
Bali yang tidak memiliki potensi SDA seperti tambang, minyak bumi dan sebagainya mendapatkan dana perimbangan yang kecil dibandingkan daerah yang memiliki potensi SDA. Sementara itu, meski Bali bergerak dalam bidang jasa dan pariwisata namun Bali menyumbangkan devisa yang besar kepada negara.
Dalam UU Nomor 33 tahun 2004 belum dijabarkan sumber bagi hasil dari sumber daya lainnya seperti sektor jasa dan pariwisata. Disisi lain, UU Nomor 64 Tahun 1958 yang menjadi dasar hukum terbentuknya Provinsi Bali, NTB dan NTT dihadapkan dengan perkembangan situasi dan perkembangan lingkungan strategis yang sudah tidak relevan.(I020)
Editor : I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015