Negara (Antara Bali) - Pemkab Jembrana menekankan tertib administrasi bagi kelompok masyarakat yang mendapatkan bantuan, dengan secepatnya membuat pertanggungjawaban.
"Tidak perlu program yang hebat-hebat tapi administrasinya tidak tertib. Lebih baik program yang biasa, tapi pengelolaan keuangan bisa dilakukan dengan baik," kata Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, saat menyerahkan bantuan untuk kelompok masyarakat di Desa Delodbrawah dan Pergung, Kecamatan Mendoyo, Rabu.
Ia mengatakan, bersama Bupati I Putu Artha, dirinya berusaha mendapatkan pengakuan pengelolaan keuangan yang baik dari BPK, dan terbukti dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Menurutnya, sebelum kepemimpinannya, Pemkab Jembrana mendapatkan opini Disclamer dari BPK, yang mengindikasikan pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangannya kacau balau.
"Kami berusaha melakukan perbaikan, dimana selama tiga tahun dari opini disclamer meningkat menjadi Wajar Dengan Pengecualian. Terakhir, opini WTP bisa Pemkab Jembrana raih," ujarnya.
Ia mengatakan, opini WTP dari BPK bisa diraih, karena masyarakat juga berpartisipasi dengan membuat pertanggungjawaban yang baik, untuk bantuan yang sudah diberikan pemerintah.(GBI)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Tidak perlu program yang hebat-hebat tapi administrasinya tidak tertib. Lebih baik program yang biasa, tapi pengelolaan keuangan bisa dilakukan dengan baik," kata Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, saat menyerahkan bantuan untuk kelompok masyarakat di Desa Delodbrawah dan Pergung, Kecamatan Mendoyo, Rabu.
Ia mengatakan, bersama Bupati I Putu Artha, dirinya berusaha mendapatkan pengakuan pengelolaan keuangan yang baik dari BPK, dan terbukti dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Menurutnya, sebelum kepemimpinannya, Pemkab Jembrana mendapatkan opini Disclamer dari BPK, yang mengindikasikan pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangannya kacau balau.
"Kami berusaha melakukan perbaikan, dimana selama tiga tahun dari opini disclamer meningkat menjadi Wajar Dengan Pengecualian. Terakhir, opini WTP bisa Pemkab Jembrana raih," ujarnya.
Ia mengatakan, opini WTP dari BPK bisa diraih, karena masyarakat juga berpartisipasi dengan membuat pertanggungjawaban yang baik, untuk bantuan yang sudah diberikan pemerintah.(GBI)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015