Denpasar (Antara Bali) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali menyarankan, jangan sampai mengubah konsep pariwisata budaya dalam mengembangkan kepariwisataan Bali.
"Sampai sekarang kita masih bertahan di pariwisata budaya. Perda juga begitu spiritnya," kata Ketua PHRI Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, di sela-sela acara diskusi dengan kalangan pariwisata, di Denpasar, Rabu.
Menurut pria yang akrab dipanggil Cok Ace itu, jika tetap bertahan dengan pariwisata budaya, salah satu syaratnya jumlah wisatawan yang datang tidak boleh terlalu banyak atau harus ada kuota tertentu.
"Namun, di sisi lain, kebijakan pemerintah pusat untuk menargetkan kunjungan wisatawan 20 juta sudah bertentangan dengan konsep pariwisata budaya," kata Ace yang juga Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Bali itu.
Cok Ace berpandangan, ada tempat-tempat yang harus dikuota kunjungan wisatawannya dan ada yang boleh dibuka lebar-lebar. Sistem klaster tersebut ditetapkan juga demi keadilan pariwisata Bali.
Mantan Bupati Gianyar itu juga menyarankan harus dicarikan format supaya ada keadilan bagi daerah-daerah yang tugasnya hanya menjaga budaya saja, tetapi tidak mendapat apa-apa, dan dari daerah-daerah yang hanya mendapat uang saja dari pariwisata "Kalau memang ada hal-hal yang perlu diatur dan diperbaiki terkait dengan kepariwisataan Bali, dapat diatur di Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)," ujarnya.
Cok Ace mencontohkan wisata budaya yang masih tetap bisa dipertahankan di tengah kondisi kekinian seperti di kawasan Taro, Kabupaten Gianyar. Di sana wisata olahraga (sport tourism) bisa berjalan bagus dan harmonis. "Jadi jangan payung besarnya diubah," kata Cok Ace. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Sampai sekarang kita masih bertahan di pariwisata budaya. Perda juga begitu spiritnya," kata Ketua PHRI Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, di sela-sela acara diskusi dengan kalangan pariwisata, di Denpasar, Rabu.
Menurut pria yang akrab dipanggil Cok Ace itu, jika tetap bertahan dengan pariwisata budaya, salah satu syaratnya jumlah wisatawan yang datang tidak boleh terlalu banyak atau harus ada kuota tertentu.
"Namun, di sisi lain, kebijakan pemerintah pusat untuk menargetkan kunjungan wisatawan 20 juta sudah bertentangan dengan konsep pariwisata budaya," kata Ace yang juga Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Bali itu.
Cok Ace berpandangan, ada tempat-tempat yang harus dikuota kunjungan wisatawannya dan ada yang boleh dibuka lebar-lebar. Sistem klaster tersebut ditetapkan juga demi keadilan pariwisata Bali.
Mantan Bupati Gianyar itu juga menyarankan harus dicarikan format supaya ada keadilan bagi daerah-daerah yang tugasnya hanya menjaga budaya saja, tetapi tidak mendapat apa-apa, dan dari daerah-daerah yang hanya mendapat uang saja dari pariwisata "Kalau memang ada hal-hal yang perlu diatur dan diperbaiki terkait dengan kepariwisataan Bali, dapat diatur di Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)," ujarnya.
Cok Ace mencontohkan wisata budaya yang masih tetap bisa dipertahankan di tengah kondisi kekinian seperti di kawasan Taro, Kabupaten Gianyar. Di sana wisata olahraga (sport tourism) bisa berjalan bagus dan harmonis. "Jadi jangan payung besarnya diubah," kata Cok Ace. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015