Negara (Antara Bali) - Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali, mengingatkan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pendataan kependudukan karena menyangkut hak-hak masyarakat, khususnya keluarga miskin penerima bantuan pemerintah.
"Kalau datanya akurat, sasaran kebijakan pemerintah juga akan tepat, seperti pemberian Kartu Indonesia Sejahtera dan lain-lain," kata Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, saat membuka sosialisasi pemutakhiran data terpadu yang diselenggarakan BPS di Negara, Rabu.
Menurut dia, data yang akurat dan berkualitas sangat dibutuhkan pemerintah dari pusat hingga daerah karena kesalahan pendataan kependudukan bisa mengakibatkan kesalahan perencanaan kebijakan.
Wabup juga mengingatkan petugas BPS dalam mendapatkan data yang valid tanpa ada satupun yang tercecer.
Dewa Nyoman Adnyana dari BPS Kabupaten Jembrana mengatakan bahwa sosialisasi yang melibatkan Bappeda, camat, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, dan unsur TNI/Polri ini memang untuk menghindari kesalahan pendataan.
Menurut dia, pemutakhiran dilakukan untuk mempertajam ketepatan sasaran pendataan terhadap rumah tangga dan individu masyarakat.
"Data ini akan dipakai acuan penyusunan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan seperti Keluarga Harapan, Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat," katanya.
Saat pembagian Kartu Indonesia Sejahtera beberapa waktu lalu, banyak keluarga miskin di Kabupaten Jembrana yang tidak mendapatkan bantuan berupa uang tunai yang diambil di Kantor Pos tersebut.
Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Jembrana I Wayan Gorim mengatakan, pihaknya sudah diajak koordinasi dengan lembaga terkait di pemerintah pusat, yang akan melakukan pemuthakiran data dengan melibatkan pemerintah daerah.(GBI/ADT)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Kalau datanya akurat, sasaran kebijakan pemerintah juga akan tepat, seperti pemberian Kartu Indonesia Sejahtera dan lain-lain," kata Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, saat membuka sosialisasi pemutakhiran data terpadu yang diselenggarakan BPS di Negara, Rabu.
Menurut dia, data yang akurat dan berkualitas sangat dibutuhkan pemerintah dari pusat hingga daerah karena kesalahan pendataan kependudukan bisa mengakibatkan kesalahan perencanaan kebijakan.
Wabup juga mengingatkan petugas BPS dalam mendapatkan data yang valid tanpa ada satupun yang tercecer.
Dewa Nyoman Adnyana dari BPS Kabupaten Jembrana mengatakan bahwa sosialisasi yang melibatkan Bappeda, camat, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, dan unsur TNI/Polri ini memang untuk menghindari kesalahan pendataan.
Menurut dia, pemutakhiran dilakukan untuk mempertajam ketepatan sasaran pendataan terhadap rumah tangga dan individu masyarakat.
"Data ini akan dipakai acuan penyusunan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan seperti Keluarga Harapan, Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat," katanya.
Saat pembagian Kartu Indonesia Sejahtera beberapa waktu lalu, banyak keluarga miskin di Kabupaten Jembrana yang tidak mendapatkan bantuan berupa uang tunai yang diambil di Kantor Pos tersebut.
Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Jembrana I Wayan Gorim mengatakan, pihaknya sudah diajak koordinasi dengan lembaga terkait di pemerintah pusat, yang akan melakukan pemuthakiran data dengan melibatkan pemerintah daerah.(GBI/ADT)
Editor : I Nyoman Aditya T I
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015