Denpasar (Antara Bali) - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di 13 provinsi di Indonesia Bagian Timur telah menyusun sejumlah rekomendasi bersama yang akan dibawa dalam Rapat Koordinasi Nasional TPID VI pada 27 Mei 2015 di Jakarta.
"Kami berharap rekomendasi yang telah disusun oleh TPID di 13 provinsi itu ditindaklanjuti dan bisa direalisasikan oleh pemerintah pusat," kata Wakil Ketua TPID Bali, Dewi Setyowati di Denpasar, Jumat.
Menurut dia, masukan yang dibahas dan rencananya disampaikan pada Rakornas TPID VI meliputi dukungan APBN dan APBD untuk pembangunan infrastruktur di daerah dan pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan swasembada pangan dan ketahanan pangan di daerah antara lain terkait dengan pembangunan infrastuktur pertanian.
Selain itu TPID dari kawasan Sulawesi, Maluku, Bali Nusa Tenggara dan Papua tersebut juga memberikan rekomendasi terkait pembenahan struktur tata niaga yakni terkait pengelolalaan ketersediaan pangan di daerah, kerja sama perdagangan antardaerah, dan peningkatan transparansi harga.
Diharapkan Pemerintah Pusat merealisasikan rekomendasi itu untuk penyelesaian jangka pendek, menengah maupun jangka panjang sehingga mendukung pencapaian target inflasi nasional yang rendah dan stabil yang ditargetkan pada kisaran 3,5 plus satu persen pada tahun 2018.
Penyusunan masukan tersebut dilaksanakan dalam rapat koordinasi wilayah yang digelar di Kuta, Kabupaten Badung pada 17-18 Mei 2015 untuk optimalisasi peran pemerintah daerah dalam mendukung stabilitas harga melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan pembenahan tata niaga.
Pertemuan itu dibuka oleh Wakil Gubernur Provinsi Bali, Ketut Sudikerta selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Bali dan dihadiri oleh 13 Ketua TPID tingkat provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Papua dan Papua Barat. (DWA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Kami berharap rekomendasi yang telah disusun oleh TPID di 13 provinsi itu ditindaklanjuti dan bisa direalisasikan oleh pemerintah pusat," kata Wakil Ketua TPID Bali, Dewi Setyowati di Denpasar, Jumat.
Menurut dia, masukan yang dibahas dan rencananya disampaikan pada Rakornas TPID VI meliputi dukungan APBN dan APBD untuk pembangunan infrastruktur di daerah dan pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan swasembada pangan dan ketahanan pangan di daerah antara lain terkait dengan pembangunan infrastuktur pertanian.
Selain itu TPID dari kawasan Sulawesi, Maluku, Bali Nusa Tenggara dan Papua tersebut juga memberikan rekomendasi terkait pembenahan struktur tata niaga yakni terkait pengelolalaan ketersediaan pangan di daerah, kerja sama perdagangan antardaerah, dan peningkatan transparansi harga.
Diharapkan Pemerintah Pusat merealisasikan rekomendasi itu untuk penyelesaian jangka pendek, menengah maupun jangka panjang sehingga mendukung pencapaian target inflasi nasional yang rendah dan stabil yang ditargetkan pada kisaran 3,5 plus satu persen pada tahun 2018.
Penyusunan masukan tersebut dilaksanakan dalam rapat koordinasi wilayah yang digelar di Kuta, Kabupaten Badung pada 17-18 Mei 2015 untuk optimalisasi peran pemerintah daerah dalam mendukung stabilitas harga melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan pembenahan tata niaga.
Pertemuan itu dibuka oleh Wakil Gubernur Provinsi Bali, Ketut Sudikerta selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Bali dan dihadiri oleh 13 Ketua TPID tingkat provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Papua dan Papua Barat. (DWA)
Editor : Dewa Sudiarta Wiguna
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015