Negara (Antara Bali) - Partai Golkar terancam tidak bisa mengikuti Pilkada Jembrana, terkait kisruh di internal parpol tersebut, yang memunculkan dualisme kepemimpinan.
"Sesuai dengan peraturan KPU, jika konflik internal di parpol yang menyebabkan dualisme kepemimpinan, untuk dapat mengikuti Pilkada harus ada keputusan yang final dan mengikat secara hukum," kata Ketua KPU Bali Dewa Wiarsa Raka Sandi, yang dikonfirmasi usai menghadiri pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), di Negara, Senin.
Khusus untuk Partai Golkar yang bersengketa di PTUN, ia mengatakan, jika sudah ada keputusan dari pengadilan, segera melapor ke Kementerian Hukum Dan HAM serta KPU, sehingga putusan hukum tersebut segera bisa diturunkan ke daerah.
"Hari ini katanya ada putusan PTUN terkait sengketa di Partai Golkar. Kami harap masalah ini tidak berkepanjangan, karena juga akan menyulitkan kami sebagai penyelenggara Pemilu di daerah. Kalau salah satu parpol tidak boleh ikut Pilkada, pasti akan muncul masalah," ujarnya.
Namun jika tidak ada keputusan hukum yang final, ia menegaskan, Partai Golkar tidak bisa mengikuti Pilkada, dan pihaknya akan berpegang pada aturan tersebut.
Karena kisruh parpol berlambang pohon beringin ini terjadi hingga ke DPP, ia mengaku, pihaknya hanya bisa menunggu keputusan dari pusat, baik PTUN, Kementerian Hukum Dan HAM serta KPU.
Sementara untuk membantu penyelenggaraan Pilkada yang tahapannya sudah dimulai, KPU Jembrana melantik 25 orang PPK dan 153 PPS yang segera mulai bertugas.
"Setelah pelantikan PPK dan PPS ini kami akan masuk ke tahapan selanjutnya, termasuk menerima pendaftaran pasangan bakal calon yang akan mengikuti Pilkada," kata Ketua KPU Jembrana Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, usai pelantikan.
Sementara Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan dalam sambutannya mengatakan, PPK dan PPS merupakan ujung tombak pelaksaan Pilkada, termasuk jaminan sukses atau tidaknya hajatan demokrasi tersebut.
Menurutnya, jika PPK dan PPS berkomitmen dalam melaksanakan tugas di kecamatan dan desa, maka Pilkada Jembrana dijamin akan berjalan sukses.(GBI)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Sesuai dengan peraturan KPU, jika konflik internal di parpol yang menyebabkan dualisme kepemimpinan, untuk dapat mengikuti Pilkada harus ada keputusan yang final dan mengikat secara hukum," kata Ketua KPU Bali Dewa Wiarsa Raka Sandi, yang dikonfirmasi usai menghadiri pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), di Negara, Senin.
Khusus untuk Partai Golkar yang bersengketa di PTUN, ia mengatakan, jika sudah ada keputusan dari pengadilan, segera melapor ke Kementerian Hukum Dan HAM serta KPU, sehingga putusan hukum tersebut segera bisa diturunkan ke daerah.
"Hari ini katanya ada putusan PTUN terkait sengketa di Partai Golkar. Kami harap masalah ini tidak berkepanjangan, karena juga akan menyulitkan kami sebagai penyelenggara Pemilu di daerah. Kalau salah satu parpol tidak boleh ikut Pilkada, pasti akan muncul masalah," ujarnya.
Namun jika tidak ada keputusan hukum yang final, ia menegaskan, Partai Golkar tidak bisa mengikuti Pilkada, dan pihaknya akan berpegang pada aturan tersebut.
Karena kisruh parpol berlambang pohon beringin ini terjadi hingga ke DPP, ia mengaku, pihaknya hanya bisa menunggu keputusan dari pusat, baik PTUN, Kementerian Hukum Dan HAM serta KPU.
Sementara untuk membantu penyelenggaraan Pilkada yang tahapannya sudah dimulai, KPU Jembrana melantik 25 orang PPK dan 153 PPS yang segera mulai bertugas.
"Setelah pelantikan PPK dan PPS ini kami akan masuk ke tahapan selanjutnya, termasuk menerima pendaftaran pasangan bakal calon yang akan mengikuti Pilkada," kata Ketua KPU Jembrana Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, usai pelantikan.
Sementara Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan dalam sambutannya mengatakan, PPK dan PPS merupakan ujung tombak pelaksaan Pilkada, termasuk jaminan sukses atau tidaknya hajatan demokrasi tersebut.
Menurutnya, jika PPK dan PPS berkomitmen dalam melaksanakan tugas di kecamatan dan desa, maka Pilkada Jembrana dijamin akan berjalan sukses.(GBI)
Editor : Gembong Ismadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015