Jakarta (Antara Bali) - Pimpinan DPR dan pimpinan Komisi II DPR menemui
Presiden Joko Widodo untuk membahas pemilihan kepala daerah (Pilkada)
serentak yang dijadwalkan mulai berlangsung pada Desember 2015
Kelima pimpinan DPR yang hadir adalah Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua Fadli Zon, Wakil Ketua Agus Hermanto, Fahri Hamzah, Wakil Ketua Taufik Kurniawan.
Pimpinan Komisi II adalah Rambe Kamaruzaman (Golkar), Ahmad Riza Patria (Gerindra), Wahidin Halim (Demokrat) dan Mustafa Kamal (PKS).
Sebelum pertemuan, Rambe mengatakan pertemuan ini akan membicarakan pilkada serentak. "Harus dibicarakan seluruhnya. Dikonsultasikan lah dengan presiden, sebab kalau kita mau melakukan revisi, karena membentuk UU itu kan DPR dengan presiden, ya harus kita sampaikan kepada Presiden," kata Rambe, Senin.
Dia mengungkapkan ada beberapa poin yang ingin direvisi. "Terbatas lah. Dengan catatan memang, kita tidak usah mengganggu jadwal dan program pilkada yang sebenarnya," katanya.
Rambe mengatakan dalam revisi ini, DPR mengusulkan agar pilkada serentak berjalan efisien dan efektif. "Jadi asas pilkada serentak ini kita harus masukkan di dalam revisi UU yang baru, untuk efisien dan efektif," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
Kelima pimpinan DPR yang hadir adalah Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua Fadli Zon, Wakil Ketua Agus Hermanto, Fahri Hamzah, Wakil Ketua Taufik Kurniawan.
Pimpinan Komisi II adalah Rambe Kamaruzaman (Golkar), Ahmad Riza Patria (Gerindra), Wahidin Halim (Demokrat) dan Mustafa Kamal (PKS).
Sebelum pertemuan, Rambe mengatakan pertemuan ini akan membicarakan pilkada serentak. "Harus dibicarakan seluruhnya. Dikonsultasikan lah dengan presiden, sebab kalau kita mau melakukan revisi, karena membentuk UU itu kan DPR dengan presiden, ya harus kita sampaikan kepada Presiden," kata Rambe, Senin.
Dia mengungkapkan ada beberapa poin yang ingin direvisi. "Terbatas lah. Dengan catatan memang, kita tidak usah mengganggu jadwal dan program pilkada yang sebenarnya," katanya.
Rambe mengatakan dalam revisi ini, DPR mengusulkan agar pilkada serentak berjalan efisien dan efektif. "Jadi asas pilkada serentak ini kita harus masukkan di dalam revisi UU yang baru, untuk efisien dan efektif," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015